“Sebenarnya untuk lebih jelas bisa ditanyakan ke BPKAD (Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah) karena kami hanya mengajukan rencana keuangan namun yang disetujui hanya sampai sembilan bulan,” ujarnya. Padahal pihaknya sudah mengupayakan untuk tetap mendapatkan insentif hingga 12 bulan yang dibayarkan per triwulan.
“Sekali lagi kami hanya pihak yang mengajukan dan yang menyetujui itu dari BPKAD,” imbuhnya, Terpisah Kepala BPKAD Samarinda Toni Suhartono membatah akan hal ini dan bersikeras bahwa insentif tetap akan dibayarkan penuh tahun ini.
“Siapa yang bilang? Soal insentif tidak ada kami potong-potong. Semua akan penuh kami bayarkan hingga 12 bulan,” ujar Toni.
Bahkan ia pun menegaskan pembayaran insentif tidak akan dipotong layaknya tunjangan bagi para PNS.
Apalagi menurut Toni, pembayaran insentif termasuk komitmen dari Walikota Syaharie Jaang untuk tetap mensejahterakan guru.
“Makanya dalam setiap pembahasan anggaran kami mengutamakan insentif guru agar tidak mendapat potongan. Sehinggga tahun ini pun akan berlaku sama. Jadi jangan sampai ada miskomunikasi lagi seperti ini,” tuturnya.
“Selama ini pembayaran insentif memang kami lakukan per triwulan karena menyusun SPJ (Surat Pertanggung jawaban) sedikit lama dan memang jumlahnya banyak. Namun selama ini lancar saja tidak ada kendala,” pungkas Toni. (ms)
“Sebenarnya untuk lebih jelas bisa ditanyakan ke BPKAD (Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah) karena kami hanya mengajukan rencana keuangan namun yang disetujui hanya sampai sembilan bulan,” ujarnya. Padahal pihaknya sudah mengupayakan untuk tetap mendapatkan insentif hingga 12 bulan yang dibayarkan per triwulan.
“Sekali lagi kami hanya pihak yang mengajukan dan yang menyetujui itu dari BPKAD,” imbuhnya, Terpisah Kepala BPKAD Samarinda Toni Suhartono membatah akan hal ini dan bersikeras bahwa insentif tetap akan dibayarkan penuh tahun ini.
“Siapa yang bilang? Soal insentif tidak ada kami potong-potong. Semua akan penuh kami bayarkan hingga 12 bulan,” ujar Toni.
Bahkan ia pun menegaskan pembayaran insentif tidak akan dipotong layaknya tunjangan bagi para PNS.
Apalagi menurut Toni, pembayaran insentif termasuk komitmen dari Walikota Syaharie Jaang untuk tetap mensejahterakan guru.
“Makanya dalam setiap pembahasan anggaran kami mengutamakan insentif guru agar tidak mendapat potongan. Sehinggga tahun ini pun akan berlaku sama. Jadi jangan sampai ada miskomunikasi lagi seperti ini,” tuturnya.
“Selama ini pembayaran insentif memang kami lakukan per triwulan karena menyusun SPJ (Surat Pertanggung jawaban) sedikit lama dan memang jumlahnya banyak. Namun selama ini lancar saja tidak ada kendala,” pungkas Toni. (ms)
