Ketua FKPK, Irwansyah menyampaikan hal ini dilakukan sebagai upaya dari kaum muda untuk melihat narasi calon pemimpinnya dalam pemberantasan penambangan ilegal yang marak terjadi di Kaltim.
“Kita siap melaksanakan FGD (Focus Group Discussion) terkait tambang ilegal di Kaltim,” ujar Irwan, Sabtu (14/9/2024).
Dia menyebutkan, FGD yang akan dilaksanakan tersebut untuk melihat konsep pengentasan aktivitas penambangan ilegal dari wilayah hulu hingga hilir.
"Dari bentuk kebijakan sampai dengan penegakkan hukum, harus terus digalakkan," sebutnya.
Irwansyah menilai, keberadaan tambang ilegal di Kaltim saat ini sangat marak beroperasi.
"Maka dari itu kita mengingatkan kepada penegak untuk menindak para pelaku dan menghanguskan tambang ilegal yang ada di Kaltim,” ungkapnya.
Dirinya ingin di tahun politik, para calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim harus bisa berkomitmen untuk mengentaskan kondisi tambang Ilegal di Benua Etam.
"Sebab keberadaan Ibu Kota Nusantara (IKN) sejatinya telah membuat Kaltim menjadi sorotan dunia, tetapi nyatanya masih banyak persoalan lingkungan yang belum teratasi khususnya dalam hal perusakan alam dengan maraknya tambang ilegal," tuturnya.
Irwansyah berharap, para calon pemimpin Kaltim berkomitmen untuk tuntaskan persoalan tambang ilegal yang telah merusak alam dan lingkungan sekitar.
Sebagai informasi, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia angkat bicara mengenai pertambangan ilegal yang ada di Indonesia, pada Selasa (27/8/2024) lalu.
Bagi Bahlil, untuk menyelesaikan persoalan tambang ilegal itu diperlukan kesadaran semua pihak (kesadaran kolektif), mulai dari pemerintah, DPR RI, masyarakat dan aparat penegak hukum.
"Terkait dengan illegal mining, kita akan buat forum khusus untuk berdiskusi. Saya akan bongkar saja karena saya mantan pengusaha jadi agak sedikit tahu," ujar Bahlil dalam Rapat Kerja Kementerian ESDM dengan Komisi VII DPR di Jakarta.
Editor: Supiansyah