Penulis: */Ainur Rofiah
KORANKALTIM.COM, SAMARINDA – Data yang dikeluarkan Pemerintah Kota Samarinda terkait penanganan stunting dipertanyakan Wakil Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Samarinda Samri Shaputra.
1 menit baca340 kali dibaca

Penulis: */Ainur Rofiah
KORANKALTIM.COM, SAMARINDA – Data yang dikeluarkan Pemerintah Kota Samarinda terkait penanganan stunting dipertanyakan Wakil Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Samarinda Samri Shaputra.
Samri sudah memiliki data resmi stunting yang didapatkannya dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kalimantan Timur.
“Data stunting dari Bappeda Kaltim tahun 2021 jumlah penderita 10,74 persen, tahun 2022 turun 9,8 persen tapi tahun 2023 pada Februari mengalami kenaikan menjadi 12,7 persen,” ungkap Samri.
“Saya tidak tahu, wali kota Samarinda menggunakan data dari mana, tapi yang saya lihat mereka menggunakan data dari Kemenkes (Kementrian Kesehan),” lanjutnya.
Kalau dua data itu dibandingkan Samri lebih memilih data dari daerah yang lebih akurat karena menurutnya data dari pusat secara global. Apalagi sampel yang diambil lebih kecil jadi Samri menegaskan perlu diluruskan terkait dengan data yang sempat disampaikannya saat Rapat Paripurna Rabu (3/7/2024) pekan lalu.
Wali Kota Samarinda Andi Harun saat dikonfirmasi terpisah menyayangkan data yang disampaikan DPRD Samarinda terkait dengan stunting yang ada di Kota Tepian itu.
“Saya tidak mengerti mereka dapat data itu dari mana, tapi beliau sempat sebut dan saya catat beliau mendapatkan informasi, sebenarnya yang saya sayangkan kenapa disampaikan diforum resmi, forum tertinggi di DPRD,” tegas Andi Harun.
Dilingkungan pemerintah Andi Harun menyebut sering memberikan arahan kepada pejabat pemerintah kota agar tidak main-main jika menyangkut terkait data karena saat dipublish, publik akan mendengarnya dan itu opininya akan ikut berpengaruh. Sementara untuk data yang dimiliki pemkot, adalah data yang diimput saat rembuk stunting dengan pemerintah provinsi.
Editor: Aspian Nur
Samri sudah memiliki data resmi stunting yang didapatkannya dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kalimantan Timur.
“Data stunting dari Bappeda Kaltim tahun 2021 jumlah penderita 10,74 persen, tahun 2022 turun 9,8 persen tapi tahun 2023 pada Februari mengalami kenaikan menjadi 12,7 persen,” ungkap Samri.
“Saya tidak tahu, wali kota Samarinda menggunakan data dari mana, tapi yang saya lihat mereka menggunakan data dari Kemenkes (Kementrian Kesehan),” lanjutnya.
Kalau dua data itu dibandingkan Samri lebih memilih data dari daerah yang lebih akurat karena menurutnya data dari pusat secara global. Apalagi sampel yang diambil lebih kecil jadi Samri menegaskan perlu diluruskan terkait dengan data yang sempat disampaikannya saat Rapat Paripurna Rabu (3/7/2024) pekan lalu.

Wali Kota Samarinda Andi Harun saat dikonfirmasi terpisah menyayangkan data yang disampaikan DPRD Samarinda terkait dengan stunting yang ada di Kota Tepian itu.
“Saya tidak mengerti mereka dapat data itu dari mana, tapi beliau sempat sebut dan saya catat beliau mendapatkan informasi, sebenarnya yang saya sayangkan kenapa disampaikan diforum resmi, forum tertinggi di DPRD,” tegas Andi Harun.
Dilingkungan pemerintah Andi Harun menyebut sering memberikan arahan kepada pejabat pemerintah kota agar tidak main-main jika menyangkut terkait data karena saat dipublish, publik akan mendengarnya dan itu opininya akan ikut berpengaruh. Sementara untuk data yang dimiliki pemkot, adalah data yang diimput saat rembuk stunting dengan pemerintah provinsi.
Editor: Aspian Nur






127 km BaratLaut GORONTALOUTARA-GORONTALO
15 Nov 2026, 22:41:15 WIB • Kedalaman 465 km
Tidak berpotensi tsunami
Sumber: BMKG