Menurutnya, Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda membutuhkan setidaknya 2 ribu tenaga kerja baru untuk mewujudkan program ini. Sebab, untuk estimasi waktu pengerjaan yang efektif, yakni satu tenaga yang mengambil di satu RT, karena tidak memungkinkan jika satu orang ditugaskan untuk satu kecamatan atau kelurahan. “Tidak mungkin satu orang disuruh memungut sampah di masing-masing rumah se-kecamatan, waktunya tidak cukup. Jadi efektifnya satu orang ya satu RT idealnya,” bebernya.
Selain itu, Samri juga mengingatkan DLH, jika akan ada anggaran yang lebih besar untuk membayar tena kerja ini, meskipun retribusi yang ditarik juga besar, yakni Rp25 ribu per bulan tiap rumah. Namun, jika satu orang digaji Rp 1,5 juta per bulan, maka setidaknya DLH harus menyiapkan minimal Rp 3-4 miliar per bulan. “Sanggup apa tidak pemkot mengeluarkan anggaran segitu. Tapi kalau mereka dibayar dari anggaran iuran itu ya lumayan juga bisa membantu,” pungkasnya.
Editor: Maruly Z
Menurutnya, Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda membutuhkan setidaknya 2 ribu tenaga kerja baru untuk mewujudkan program ini. Sebab, untuk estimasi waktu pengerjaan yang efektif, yakni satu tenaga yang mengambil di satu RT, karena tidak memungkinkan jika satu orang ditugaskan untuk satu kecamatan atau kelurahan. “Tidak mungkin satu orang disuruh memungut sampah di masing-masing rumah se-kecamatan, waktunya tidak cukup. Jadi efektifnya satu orang ya satu RT idealnya,” bebernya.
Selain itu, Samri juga mengingatkan DLH, jika akan ada anggaran yang lebih besar untuk membayar tena kerja ini, meskipun retribusi yang ditarik juga besar, yakni Rp25 ribu per bulan tiap rumah. Namun, jika satu orang digaji Rp 1,5 juta per bulan, maka setidaknya DLH harus menyiapkan minimal Rp 3-4 miliar per bulan. “Sanggup apa tidak pemkot mengeluarkan anggaran segitu. Tapi kalau mereka dibayar dari anggaran iuran itu ya lumayan juga bisa membantu,” pungkasnya.
Editor: Maruly Z
