“Untuk pembangunan sebetulnya sudah dimulai sejak tahun 2023 lalu. Ada beberapa TPS yang direhab menjadi tempat sampah yang cukup representatif, dan bisa menampung cukup banyak sampah,” ungkap Boy pada korankaltim.com, Rabu (31/1/2024).
Dia mengaku, ada beberapa kendala yang dialami saat berjalannya program ini dan kendala yang paling utama adalah lahan TPS itu sendiri. Misalnya saja saat ini jelasnya, mungkin belum banyak warga yang tahu, bahwa keberadaan TPS di beberapa titik berada di atas lahan milik orang lain yang kemudian disewa oleh DLH Samarinda.
“Karena sewaktu-waktu kalau pemilik memerlukan seperti disewakan atau dipinjamkan, ketika kontraknya habis ya diambil lagi oleh pemilik lahan,” terangnya.
Menurutnya, untuk di Samarinda sendiri masih sangat sulit mencari lahan untuk TPS. Namun dia memastikan, jika harus berkoordinasi intensif bersama camat dan lurah untuk mencari solusi terhadap ketersediaan lokasi, maka pihaknya bisa membangunkan TPS yang representatif.
“Karena masyarakat kita ini, ketika ada TPS di dekat rumahnya mereka tidak mau. Tapi ada sampah yang tidak terangkut juga tidak mau, jadi membingungkan,” terangnya.
Boy menyayangkan sikap masyarakat yang tidak mau memberikan ruang untuk pengelolaan sampah di wilayahnya. Sebab mereka yang meminta TPS tidak dekat rumahnya, tetapi tidak mau jika membuang sampah jauh dari rumahnya.
Oleh karena itu, pencarian lahan TPS ini masih menjadi konsen utama dari DLH Kota Samarinda hingga saat ini. Pihaknya juga sudah melakukan kerja sama dengan Badan Aset yang ada di kecamatan atau pun kelurahan.
“Kita masih usahakan, bahkan beberapa TPS kita yang dianggap sebagai biang kemacetan, seperti yang ada di Sungai Kunjang,” tegasnya.n Dia berharap masyarakat tidak hanya mengeluhkan terkait keberadaan TPS, namun ikut serta dalam menentukan lahan penempatan sebagai langkah penyelsaian masalah.
Editor: Maruly Z