Ribuan Data KIS Dihapus, Komisi IV DPRD Samarinda Minta Pemerintah Seleksi Data Dilakukan dengan Ketat

Hal ini disampaikan Sekretaris Komisi IV DPRD Kota Samarinda Deni Hakim Anwar. Kepada Korankaltim.com, Deni menyebut saat ini memang telah banyak peralihan pengajuan dari BPJS mandiri ke PBI, berdasarkan laporan dari Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat (Dinsos PM).

“Merek ada sedikit PR terkait dengan BPJS Kesehatan. Ada perpindahan dari PBJS mandiri ke PBI dan ini mejadi beban pemerintah daerah lagi,” kata Deni Jumat (15/12/2023) hari ini.

Padahal beban pemerintah atas PBI yang ada saja sudah sangat berat. Untuk saat ini Deni mengungkapkan presentase perpindahan ini sudah mencapai 70 persen.

Dengan dihapuskannya data sekitar 5.000-an dari Kartu Indonesia Sehat (KIS), ini juga menjadi beban pemerintah lagi. “Kalau mereka dihapuskan dari KIS maka mereka harus kembali ke BPJS Kesehatan mandiri lagi. Makanya akan kami diskusikan seperti apa langkah yang harus diambil kedepannya,” bebernya.

Deni menyarankan data yang masuk ini lebih ketat lagi dalam penyeleksian sebelum disetujui dan meminta Dinsos PM harus jeli melihat pengajuan berkas yang betul-betul membutuhkan dan sesuai dengan kriteria orang miskin.

“Harus bisa melihat data yang memenuhi kriteria orang miskin baru bisa masuk ke PBI. Dan mana yang sanggup menanggung BPJS mandiri, artinya tidak menjadi beban pemerintah. Biarlah diberikan pada yang lebih membutuhkan,” sebut Deni.

Dalam waktu dekat Komisi IV DPRD Samarinda juga akan memanggil kembali pihak BPJS Kesehatan untuk mengetahuyi prestase aktif pengguna PBJS PBI dan BPJS mandiri. “Kami ingin data yang aktualnya. Kemarin kami juga mendengar kalau yang dihapus dari KIS ini harus masuk ke BPJS kelas 2. Sedangkan mereka ada yang kelas 3, kenapa harus di kelas 2, ini yang akan kita konfimasi ke BPJS Kesehatan lagi,” tutup Deni.

Editor: Aspian Nur

Ribuan Data KIS Dihapus, Komisi IV DPRD Samarinda Minta Pemerintah Seleksi Data Dilakukan dengan Ketat

Berita Terkait

Pesta Adat Berau Bakal Disatukan, Disbudpar Bidik Event Budaya Berskala Nasional

Satpol PP PPU Ajukan Raperda Ketertiban Umum Baru

Pemkab PPU Siapkan Sanksi Tegas untuk Kepala OPD yang Tak Hadir di Rapat Paripurna

Ajakan Kencan Ditolak, Mantan Kekasih Intimidasi Hingga Sebar Video Mesum

Ada 2.364 Kasus Diare di Kubar Hingga Akhir Bulan Ini, Dinkes Ingatkan Masyarakat Jaga Air Konsumsi

Penerangan Jembatan Achmad Amins Mulai Diperbaiki, Target Rampung November

65 Suara Senat Berbanding 24, Eddy Iskandar Pertanyakan Etika Pilrek Unmul

Ajakan Kencan Ditolak, Mantan Kekasih Intimidasi Hingga Sebar Video Mesum

Hot Topic

Gempa Terkini

Topik Populer

Info Hari Ini