Terkait hal itu Ketua Komisi III DPRD Samarinda Angkasa Jaya Djoerani mengingatkan Pemerintah Kota Samarinda jangan sampai terjadi silpa karena masih sangat banyak pekerjaan infrastruktur di Samarinda yang perlu dituntaskan, diantaranya yang sedang dikebut pemkot yakni mengatasi banjir.
“Masih banyak masyarakat yang belum bisa tidur dengan nyanyak saat hujan di malam hari, mereka khawatir akan banjir yang bisa saja datang sewaktu-waktu,” ujar Angkasa kepada Korankaltim.com Minggu (10/12/2023).
Namun dirinya meyakini pemkot khususnya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) hingga saat ini juga belum bisa tidur dengan nyenyak memikirkan permasalahan banjir ini.
Angkasa juga ingin Pemkot Samarinda mengebut untuk mewujudkan kota layak huni dengan meminimalisasi banjir yang ada di beberapa titik rawan.
“Banjir ini masalah klasik yang belum selesai hingga saat ini. Alhmadulillah kami punya anggaran yang cukup besar disisa-sisa waktu akhir 2023 ini jangan sampai ada silpa,” paparnya.
Pemkot Samarinda diminta gercep alias gerak cepat untuk melakukan penanganan banjir hingga tak ada satupun titik. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2023 yang dimiliki Samarinda juga cukup besar kurang lebih Rp4,77 Triliun.
Anggaran yang besar itulah yang membuat politisi PDI-Perjuangan itu meminta Pemkot Samarinda Khususnya PUPR untuk bisa memaksimalkan kinerja.
“Anggaran besar jangan dibikin silpa, haram itu hukumnya. Gunakan sebaik mungkin dan semanfaat mungkin, khususnya ke banjir ini. Kami di Komisi III juga selalu menekankan jangan ada silpa, alihkan untuk mengatasi masalah banjir,” ucap Angkasa.
Editor: Aspian Nur