Dewan Mengaku Sering Tak Sejalan

SAMARINDA -  Tenggat waktu menuntaskan APBD-P tinggal tiga bulan lagi. Namun nyatanya belum semua aspirasi warga tersalurkan dalam pembahasan tersebut. Hal inilah yang mendapat kritikan keras dari Ketua Komisi III DPRD Kota Samarinda, Muhammad Tahrir. 

Sebab, dalam hasil reses di beberapa kecamatan justru tidak diakomodir dalam pembahasan APBD murni tahun ini hingga dalam APBD- P yang baru disahkan.

“Kami reses kan tujuannya untuk mendengar aspirasi masyarakat. Namun setelah kami mengajukan, ada saja daerah yang belum merata mendapat anggaran pembangunan,” ujar Tahrir.

Ia pun mengakui dalam merumuskan Rancangan Kegiatan Pemerintah Daerah (RKPD), Pemkot Samarinda sudah runtut dari musrenbang tingkat Kelurahan.

“Namun setelah kami reses dan hasilnya kami sampaikan kepada pemkot, nyatanya belum juga diakomodir dalam musrenbang itu. Padahal dalam pembangunan harusnya kan bisa merata ke setiap Kecamatan. Makanya dalam APBD-P itu kami hanya mewanti-wanti agar tidak ada lagi proyek mangkrak tahun ini,” sebutnya.

Untuk menghindari kegiatan yang mangkrak, ia pun meminta penggunaan APBD-P harusnya digunakan untuk kegiatan yang bisa tuntas tanpa memakan waktu yang lama.

“Kalau untuk kegiatan yang bersifat fisik, sebaiknya itu diajukan dalam APBD murni saja. Karena tidak lama juga akan disahkan. 

Untuk penggunaanya APBD-P kali ini akan lebih baik untuk penuntaskan utang dan kegiatan yang bernilai Rp5 miliar kebawah saja karena itu tidak akan memakan waktu yang lama dan tidak ada Silpa (Selisih Lebih Penggunaan Anggaran). Segera akan kami jadwalkan untuk tinjauan ke lapangan,” jelasnya.

Terpisah hal senada juga pernah diungkapkan oleh anggota Komisi III Jasno yang sudah mencatat beberapa proyek yang mangkrak dan perlu mendapatkan penangan agar tidak menjadi proyek mubazir.

“Mungkin untuk kegiatan APBD-P harusnya untuk kegiatan kecil-kecil saja. Untuk beberapa proyek mangkrak nanti akan kami coba tinjau agar menjadi usulan dalam APBD murni tahun depan,” demikian Jasno. (ms)