“Setelah pembangunan IKN selesai, maka akan terjadi mutasi ribuan aparatur sipil Negara, secara otomatis kebutuhan pangan akan sangat luar biasa dibutuhkan dan pasti akan meningkat drastis,” jelasnya pada Selasa (5/9/2023).
Hadi menilai, upaya ini bukanlah hal mudah dilakukan, sebab Kaltim masih belum sepenuhnya melakukan swasembada pangan. Terkhusus sayur mayur yang masih didatangkan dari Sulawesi. Sehingga ia meminta agar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kaltim harus melakukan hubungan kerja sama dengan para provinsi pemasok.
“Mau tidak mau Kaltim harus lakukan hubungan kerja sama antar provinsi melalui business matching kepada beberapa provinsi yang mendistribusikan bahan pangannya ke Kaltim,” ungkapnya.
Selain itu, ia menginginkan adanya kerja sama antar daerah yang sifatnya sementara. Hal ini untuk melakukan kegiatan mandiri pangan di Kaltim. Sebab, Provinsi Kaltim yang terdiri dari 10 kabupaten dan kota memiliki lahan pertanian yang potensial seperti di Kabupaten Kutai Kartanegara, Penajam Paser Utara, dan Kutai Timur.
Menurutnya, jika potensi ini dapat dimaksimalkan tentu akan membantu Kaltim dalam hal ketahanan pangan. Terlebih mewujudkan Kaltim berdaulat. “Untuk mewujudkan Kaltim berdaulat maka perlu kerja keras antar instansi serta melibatkan swasta untuk melakukan pengembangan modernisasi pertanian dan inovasi guna mendorong produksi dan produktivitas pangan,” imbuhnya.
Kendati demikian, ia mengaku bahwa saat ini Pemprov Kaltim melalui Dinas Pangan Tanaman Pangan dan Holtikultura (DPTPH) terus berupaya mendorong agar produksi pertanian terus meningkat, seperti membuka percetakan lahan sawah baru, bantuan bibit unggul, pupuk maupun alat mesin pertanian. “Kita berusaha agar sarana pertanian semakin baik dan modern, termasuk peningkatan kapasitas petani melalui pembinaan dan pendampingan,” pungkasnya.
Editor: Maruly Zainuddin