Tak hanya dari fraksi PDIP, kritikan lain juga disampaikan oleh Fraksi Nasdem Hanura yang diwakilkan oleh anggota baru Komisi 1 Martinus.
“Dengan pendapatan yang menurun, harusnya ada terobosan dari Pemkot Samarinda agar tidak pasrah dengan keadaan. Sebenarnya banyak potensi yang bisa digarap untuk meningkatkan PAD (Pendapatan Asli Daerah), cukup yang kecil saja namun berdampak besar untuk PAD,” ujar politisi yang menggantikan kedudukan almarhum Ilhamdi Noor.
Sumber PAD yang ia maksud yaitu berasal dari parkir tepi jalan yang sudah sering disampaikan oleh DPRD Samarinda agar dapat dikawal secara ketat.
“Saya pun merasakan, kalau sehari ada parkir hingga dua kali saja sudah Rp 4 ribu itu baru satu orang belum kalau ada ribuan orang dan itu baru satu tempat. Harusnya potensi pendapatan seperti ini bisa diakomodir dengan baik,” urainya.
Selain soal sumber PAD yang bisa didapat dari parkir tepi jalan, ia juga mengingatkan kepada Pemkot Samarinda agar tidak terlalu berharap dengan Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat.
“Lagi-lagi kita menyampaikan agar ada terobosan. Karena tidak bisa kita selalu berharap dari DBH. Misalnya untuk penanganan banjir di DI Panjaitan, kalau tidak ada terobosan sementara bandara di Sungai Siring sudah mau jadi, apa tidak ada alternatif agar orang tetap bisa melintas selain dari jalur itu. Makanya kami berharap langkah dewan bersama pemkot bisa beriringan dalam menciptakan terobosan agar tidak melulu berharap dengan DBH,” pungkas Martinus. (ms)
Tak hanya dari fraksi PDIP, kritikan lain juga disampaikan oleh Fraksi Nasdem Hanura yang diwakilkan oleh anggota baru Komisi 1 Martinus.
“Dengan pendapatan yang menurun, harusnya ada terobosan dari Pemkot Samarinda agar tidak pasrah dengan keadaan. Sebenarnya banyak potensi yang bisa digarap untuk meningkatkan PAD (Pendapatan Asli Daerah), cukup yang kecil saja namun berdampak besar untuk PAD,” ujar politisi yang menggantikan kedudukan almarhum Ilhamdi Noor.
Sumber PAD yang ia maksud yaitu berasal dari parkir tepi jalan yang sudah sering disampaikan oleh DPRD Samarinda agar dapat dikawal secara ketat.
“Saya pun merasakan, kalau sehari ada parkir hingga dua kali saja sudah Rp 4 ribu itu baru satu orang belum kalau ada ribuan orang dan itu baru satu tempat. Harusnya potensi pendapatan seperti ini bisa diakomodir dengan baik,” urainya.
Selain soal sumber PAD yang bisa didapat dari parkir tepi jalan, ia juga mengingatkan kepada Pemkot Samarinda agar tidak terlalu berharap dengan Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat.
“Lagi-lagi kita menyampaikan agar ada terobosan. Karena tidak bisa kita selalu berharap dari DBH. Misalnya untuk penanganan banjir di DI Panjaitan, kalau tidak ada terobosan sementara bandara di Sungai Siring sudah mau jadi, apa tidak ada alternatif agar orang tetap bisa melintas selain dari jalur itu. Makanya kami berharap langkah dewan bersama pemkot bisa beriringan dalam menciptakan terobosan agar tidak melulu berharap dengan DBH,” pungkas Martinus. (ms)