Padahal Raperda KTR merupakan salah satu insiatif dari DPRD Samarinda sebagai bentuk revisi dari Perwali KTR nomor 51 tahun 2012.
“Karena kami juga memerlukan masukan dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. Bahkan dari Perda itu memang yang kita inginkan ada penyediaan khusus tempat merokok terpisah dari kantor pemerintahan,” jelasnya.
Tak hanya itu, beberapa fasilitas umum (fasum) juga diwajibkan untuk melaksanakan KTR seperti rumah sakit, puskesmas, sekolah, dan tempat ibadah, terkecuali di Terminal.
“Karena itukan (Terminal) masih tempat terbuka makanya masih diperbolehkan merokok. Namun didalam angkot atau bus harusnya tidak ada lagi yang merokok. Untuk itu kami juga sudah meminta Dinas PUPR (Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang) menyiapkan sendiri kawasan khusus untuk perokok,” urai politisi yang juga memimpin PAN Samarinda ini.
Terpisah Sekretaris Dinas Kesehatan Kota (DKK) Rustam mengaku sudah memberikan rekomendasi dan saran terhadap dewan.
“Bahkan sebenarnya kami pun sudah berencana membuat Perwali baru tentang KTR agar aturan ini lebih tegas, namun karena ada inisiatif dari dewan makanya kamipun ikut mendukung penetapan Perda KTR iniuntuk mengurangi dampak buruk bagi perokok pasif,” demikian Rustam. (ms)
Padahal Raperda KTR merupakan salah satu insiatif dari DPRD Samarinda sebagai bentuk revisi dari Perwali KTR nomor 51 tahun 2012.
“Karena kami juga memerlukan masukan dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. Bahkan dari Perda itu memang yang kita inginkan ada penyediaan khusus tempat merokok terpisah dari kantor pemerintahan,” jelasnya.
Tak hanya itu, beberapa fasilitas umum (fasum) juga diwajibkan untuk melaksanakan KTR seperti rumah sakit, puskesmas, sekolah, dan tempat ibadah, terkecuali di Terminal.
“Karena itukan (Terminal) masih tempat terbuka makanya masih diperbolehkan merokok. Namun didalam angkot atau bus harusnya tidak ada lagi yang merokok. Untuk itu kami juga sudah meminta Dinas PUPR (Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang) menyiapkan sendiri kawasan khusus untuk perokok,” urai politisi yang juga memimpin PAN Samarinda ini.
Terpisah Sekretaris Dinas Kesehatan Kota (DKK) Rustam mengaku sudah memberikan rekomendasi dan saran terhadap dewan.
“Bahkan sebenarnya kami pun sudah berencana membuat Perwali baru tentang KTR agar aturan ini lebih tegas, namun karena ada inisiatif dari dewan makanya kamipun ikut mendukung penetapan Perda KTR iniuntuk mengurangi dampak buruk bagi perokok pasif,” demikian Rustam. (ms)
