Perbaikan saluran air atau drainase pun dilakukan Pemerintah Kota Samarinda namun hingga saat ini belum sepenuhnya selesai.
Protes sebagian warga yang bermukim di kawasan tersebut karena merasa perbaikan mengganggu aktivitas terutama pemilik warung yang terkena proyek drainase tersebut.
Hal ini diungkapkan anggota Komisi III DPRD Samarinda Celni Pita Sari setelah beberapa waktu lalu melakukan peninjauan karena mengetahui Jalan Pasundan selalu banjir tinggi dan arus yang deras saat hujan deras turun.
“Kami sudah meninjau kesana, ternyata saluran drainasenya mampet karena sampah dan ada beberapa spot yang sudah harus diganti,” kata Celni kepada Korankaltim.com Rabu (14/6/2023).
Celni mengaku sering mendapatkan aduan dari kontraktor yang megerjakan proyek perbaikan dainase di wilayah tersebut karena 70 persen warga yang setuju dengan adanya perbaikan justru terhambat karena protes dari 30 persen warga yang tidak setuju karena dianggap mengganggu aktivitas.
“Misalnya perbaikan itu dilakukan ditepi jalan ternyata kena depan rumah warga atau misal warga berjualan maka dia memperotes, kesulitannya disitu,” sebutnya.
Bahkan tak jarang kontraktor bersitegang pada warga, padahal perbaikan yang dikerjakan agar tidak kembali terjadi banjir di wilayah tersebut.
Menurut Celni, harusnya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Samarinda yang harus memberikan pemahaman dan sosialisasi pada masyarakat.
“Karena pengerjaan ini dilakukan untuk kenyamanan mereka, malah mereka yang tidak mau memperotes, padahal kalau banjir pemerintah juga yang disalahkan,” tutup Celni.
Editor: Aspian Nur