“Langkah tes urine itu sebenarnya sudah sangat baik apalagi dijadikan syarat untuk penerimaan peserta didik baru. Namun ini kan masih wewenang provinsi sehigga saya tidak ingin berkomentar terlalu jauh,” kata Nusyirwan.
Ia juga dikenal sebagai Ketua Barisan Anti Narkoba (BAN) Samarinda, Nusyirwan mengaku sangat memahami dengan kebijakan ini, apalagi melihat banyaknya kasus yang menimpa anak sekolah terjerat narkoba dan lem.
“Ditambah belum lama ini ada anak umur delapan tahun oleh Satpol PP menggunakan narkoba. Jenisnya sabu lagi makanya bagi saya aturan tes urine bagi peserta didik baru itu sudah bagus, sehingga perlu ada kerjasama antara provinsi dan pihak BNN, agar dapat penanganan secepatnya,” jelasnya.
Mengenai biaya, ia pun tdak ingin hal ini membebani orangtua para siswa . Namun menurutnya agar kekhawatiran orangtua berkurang, ia pun menyarankan tes urine diadakan setelah anak terdaftar disalah satu sekolah.
“Jadi kalau bisa anak terdaftar dulu di sekolah lalu bisa melakukan tes urine.
Ini tidak akan memakan biaya besar jika ada kerjasama yang terjalin baik antara provinsi dan pihak BNN agar biayanya bisa lebih kecil. Ini bisa jadi masukan bagi para kepala sekolah,” paparnya.
Ia pun mengharapkan aturan ini segera berjalan seperti kota tetangga, Balikpapan. Sehingga dapat memberikan hasil yang efektif bagi anak-anak agar dapat bebas dari jeratan narkoba. (ms)
“Langkah tes urine itu sebenarnya sudah sangat baik apalagi dijadikan syarat untuk penerimaan peserta didik baru. Namun ini kan masih wewenang provinsi sehigga saya tidak ingin berkomentar terlalu jauh,” kata Nusyirwan.
Ia juga dikenal sebagai Ketua Barisan Anti Narkoba (BAN) Samarinda, Nusyirwan mengaku sangat memahami dengan kebijakan ini, apalagi melihat banyaknya kasus yang menimpa anak sekolah terjerat narkoba dan lem.
“Ditambah belum lama ini ada anak umur delapan tahun oleh Satpol PP menggunakan narkoba. Jenisnya sabu lagi makanya bagi saya aturan tes urine bagi peserta didik baru itu sudah bagus, sehingga perlu ada kerjasama antara provinsi dan pihak BNN, agar dapat penanganan secepatnya,” jelasnya.
Mengenai biaya, ia pun tdak ingin hal ini membebani orangtua para siswa . Namun menurutnya agar kekhawatiran orangtua berkurang, ia pun menyarankan tes urine diadakan setelah anak terdaftar disalah satu sekolah.
“Jadi kalau bisa anak terdaftar dulu di sekolah lalu bisa melakukan tes urine.
Ini tidak akan memakan biaya besar jika ada kerjasama yang terjalin baik antara provinsi dan pihak BNN agar biayanya bisa lebih kecil. Ini bisa jadi masukan bagi para kepala sekolah,” paparnya.
Ia pun mengharapkan aturan ini segera berjalan seperti kota tetangga, Balikpapan. Sehingga dapat memberikan hasil yang efektif bagi anak-anak agar dapat bebas dari jeratan narkoba. (ms)