Soal Tambang Ilegal, PMII Samarinda Layangkan 3 Tuntutan

Ketua PC PMII Samarinda, Ahmad Naelul Abrori mengungkapkan, kerusakan lingkungan di sejumlah titik di Kaltim terus terjadi akibat eksistensi tambang ilegal. Tak hanya memperparah kerusakan lingkungan, tapi juga membahayakan keselamatan ruang hidup banyak orang.

"Serta merugikan negara dengan hilangnya Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan Penerimaan Pajak Negara (PPN)," ungkap Abrori, Selasa (4/4/2023).

Ia menilai, aktivitas tambang ilegal sulit diurai karena banyak pihak yang terlibat. Apalagi, ada dugaan juga turut melibatkan aparat penegak hukum. Dalam hal ini, pemerintah dinilai gagal untuk memberantasnya.

"Pertambangan ilegal merupakan kejahatan lingkungan yang terstruktur, karena aktivitas tersebut dilakukan tanpa izin dan cenderung melibatkan banyak pihak," tegasnya.

Mustahil tambang ilegal bisa dimusnahkan jika tidak ada keberanian dari aparat penegak hukum untuk menindak. Berdasarkan data Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) Kaltim sejak 2018 terdapat 168 titik tambang ilegal dengan sekitar 12 juta hektar operasinya. 11 titik telah dilaporkan hingga November 2022 namun minim tindakan aparat penegak hukum.

"Hingga saat ini tambang ilegal yang marak terjadi di Kaltim ada di Kutai Kartanegara (Kukar) yakni Jonggon, Kedang Ipil, Desa Mulawarman, Desa Sumber Sari Loa Kulu, Sanga-sanga, Marang Kayu dan lainnya," tambah Abrori.

Sementara di Samarinda berada di Muang Dalam Lempake, Makroman, Palaran dan Bukit Pinang. Selama ini penegakan pertambangan ilegal hanya dilakukan sebatas pada penambang. Semestinya penegakan dan sanksi tegas juga dilakukan kepada penampung dan pembeli tambang ilegal.

Termasuk kepada pihak lain yang terlibat memuluskan aktivitas pertambangan ilegal tersebut. Menurut Abrori, itulah yang membuat peristiwa hukum pertambangan ilegal di Kaltim sulit diurai dan menjadi kejahatan lingkungan yang terstruktur.

Oleh sebab itu, PC PMII Samarinda membawa sejumlah tuntutan. Pertama, mengutuk segala aktivitas tambang ilegal di Kaltim khususnya Samarinda karena ikut turut dalam memperparah kerusakan lingkungan secara terstruktur.

Kedua, solidaritas mendukung sepenuhnya warga Desa Rempanga Pal 8 Kecamatan Loa Kulu, Kukar, untuk terus berjuang mengusir tambang ilegal dari desanya. Serta ketiga, mendesak Pemprov Kaltim dan Polda Kaltim terkhusus di Samarinda, agar tidak bungkam dan mengabaikan terhadap warganya yang berjuang sendiri mempertahankan ruang hidupnya dari kejahatan tambang ilegal.

Editor: Rusdianto

Soal Tambang Ilegal, PMII Samarinda Layangkan 3 Tuntutan

Berita Terkait

Angin Kencang Terjang Sambaliung Berau, Atap Rumah Warga Terbang

Pesta Adat Berau Bakal Disatukan, Disbudpar Bidik Event Budaya Berskala Nasional

Satpol PP PPU Ajukan Raperda Ketertiban Umum Baru

Pemkab PPU Siapkan Sanksi Tegas untuk Kepala OPD yang Tak Hadir di Rapat Paripurna

Ajakan Kencan Ditolak, Mantan Kekasih Intimidasi Hingga Sebar Video Mesum

Ada 2.364 Kasus Diare di Kubar Hingga Akhir Bulan Ini, Dinkes Ingatkan Masyarakat Jaga Air Konsumsi

Buronan Korupsi Proyek Sarana Air Bersih Kubar Diciduk di Samarinda

65 Suara Senat Berbanding 24, Eddy Iskandar Pertanyakan Etika Pilrek Unmul

Hot Topic

Gempa Terkini

Topik Populer

Info Hari Ini