Berdasarkan kontrak yang ditandatangani Pemprov Kaltim dengan Bank Dunia, penurunan emisi karbon yang harus dicapai oleh Benua Etam yakni 22 juta metrik ton yang terbagi ke dalam tiga tahap yakni pertama sebanyak 5 juta metrik ton, tahap kedua sebanyak 8 juta metrik ton karbon dan tahap ketiga dengan target penurunan emisi 9 juta metrik ton.
Menurut Isran, tahun 2023 ini Provinsi Kaltim mulai mendapatkan insentif atau kompensasi atas penurunan emisi karbon sebesar USD110 juta dari Bank Dunia dan jumlah tersebut sama dengan Rp1,65 triliun.
Emisi karbon Kaltim masih ada sisa kurang lebih 8 juta metrik ton yang belum mendapatkan kompensasi.
“Uang USD110 juta itu adalah sebuah nilai untuk 22 juta metrik ton equivalent carbon dioxide, dengan harga USD5 per ton, dan dapatnya kurang lebih USD110 juta,” ungkap Isran.
Menurut mantan Bupati Kutai Timur itu, harga emisi karbon di dunia itu di atas USD12 per ton, bahkan ada pembeli yang bisa mencapai USD25 per ton, yang merupakan salah satu perusahaan energi yang terkenal di dunia yaitu perusahaan Shell.
“Bisa dibayangkan, kalau bisa 8 juta metrik ton itu seharga USD25 per tonnya, Kaltim akan mendapatkan dana USD200 juta dan USD200 juta itu kalau di konversi dengan kurs dolar sekarang, ini akan menghasilkan Rp3,2 triliun, dan ini hanya sisa emisi karbon yang belum mendapatkan kompensasi,” paparnya.
Belum lagi dilakukan validasi pengukuran yang tahap kedua, sudah mencapai 40 juta metrik ton, dan misalkan 40 juta ton itu dikali dengan USD25, berarti ada USD100 miliar yang dihasilkan dari kekayaan hutan dan karbon yang dimiliki Kaltim.
Dengan uang sebanyak itu apa yang tidak bisa dilakukan, dan kira-kira seperti apa yang akan dilakukan. "Februari mendatang saya akan ke Mexico untuk mengikuti acara Governor's Climate and Forest (GCF) yang juga ada kaitannya mengenai emisi karbon, tepatnya di Yuvatan Mexico," pungkas Isran.
Editor: Aspian Nur
