"Paling lambat 28 November 2022," kata Rozani kepada Korankaltim.com, Jumat (18/11/2022).
Sebelumnya, batas waktu pengumuman yaitu 21 November mendatang. Namun hingga saat ini kata Rozani, masih belum adanya kebijakan baru dari Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker).
Alhasil, seirama dengan hal tersebut tenggat pengumuman pun diperpanjang. "Jadi kita saat ini menunggu saja," ucapnya.
Kendati demikian, sembari menunggu kebijakan baru dari Kemnaker, pihaknya saat ini melakukan persiapan berupa pengumpulan data yang diperlukan untuk menjadi bahan rapat Dewan Pengupahan Provinsi Kaltim nantinya. Sebab, sebelum dilakukan pengumuman Dewan Pengupahan terlebih dahulu akan membahas terkait besaran UMP tersebut.
"Segera dalam pekan depan," jawabnya, tatkala ditanya jadwal pembahasan Dewan Pengupahan.
Penulis: Faishal Ays
Editor: Rusdi
"Paling lambat 28 November 2022," kata Rozani kepada Korankaltim.com, Jumat (18/11/2022).
Sebelumnya, batas waktu pengumuman yaitu 21 November mendatang. Namun hingga saat ini kata Rozani, masih belum adanya kebijakan baru dari Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker).
Alhasil, seirama dengan hal tersebut tenggat pengumuman pun diperpanjang. "Jadi kita saat ini menunggu saja," ucapnya.
Kendati demikian, sembari menunggu kebijakan baru dari Kemnaker, pihaknya saat ini melakukan persiapan berupa pengumpulan data yang diperlukan untuk menjadi bahan rapat Dewan Pengupahan Provinsi Kaltim nantinya. Sebab, sebelum dilakukan pengumuman Dewan Pengupahan terlebih dahulu akan membahas terkait besaran UMP tersebut.
"Segera dalam pekan depan," jawabnya, tatkala ditanya jadwal pembahasan Dewan Pengupahan.
Penulis: Faishal Ays
Editor: Rusdi