Kadin Kalimantan Timur Sebut UMP Disesuaikan KHL

"Berapa persen kenaikannya kami belum bisa tetapkan karena kita nanti akan turun ke lapangan untuk menghitung terlebih dahulu," ucap Donna, Jumat kepada Korankaltim.com (4/11/2022) hari ini.

Tahun 2023 mendatang perekonomian Indonesia menghadapi kondisi ketidakpastian sehingga ini perlu diantisipasi oleh para pelaku usaha, tuntutan buruh juga tidak bisa mengabaikan kondisi tersebut.

"Karena itu perlu mengambil jalan tengah agar pengusaha dan buruh tidak dirugikan," tukasnya.

Terait dengan rencana pembahasan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2023 sejatinya telah terdapat mekanisme yaitu melalui forum dewan pengupahan yang terdiri dari berbagai unsur, baik pemerintah, perwakilan organisasi buruh, kemudian perwakilan dari pengusaha yang diwakilkan oleh Kadin dan Apindo.

"Mekanisme penetapannya nanti akan dibahas di forum tersebut," tutup Donna.

Penulis: Faishal Ays

Editor: Aspian Nur

Kadin Kalimantan Timur Sebut UMP Disesuaikan KHL

Berita Terkait

Kabag Kesra PPU Sebut Pencairan Beasiswa Tinggal Tunggu SK Bupati

Reses di Tiga Kampung, Rita Asmara Dewi Serap Aspirasi soal Penerangan Jalan hingga Air Bersih

Rotan Teluk Sumbang Tembus Belanda, Pemkab Berau Siapkan Rantai Pasok Antarkampung

Kabut Asap Ganggu Penerbangan, RCLL Jadi Keunggulan Bandara Kalimarau

PPU Fest ke-4 Ditutup, Sekda Tohar Minta Dampak Festival Diukur

Perkuat Penanganan Karhutla, Pemkab Kubar Serahkan 16 Motor Trail dan 5 Mobil Slip On ke Kecamatan

65 Suara Senat Berbanding 24, Eddy Iskandar Pertanyakan Etika Pilrek Unmul

Ajakan Kencan Ditolak, Mantan Kekasih Intimidasi Hingga Sebar Video Mesum

Hot Topic

Gempa Terkini

Topik Populer

Info Hari Ini