Tetapi, apabila melihat kondisi Samarinda saat ini masih banyak hal yang perlu diperbaiki dan lebih penting diperhatikan lagi, maka menjadi persoalan juga. Pemerintah kota juga harus lebih bijak lagi dalam mengambil keputusan.
"Saya mendengar dari masyarakat sudah berkembang informasi bahwa pemerintah menyediakan kendaraan dinas atau operasional untuk lurah dan camat, maka harus diperjelas lagi dan dipertimbangkan," ucapnya.
Menurutnya, jangan sampai dengan pemberian kendaraan tersebut para lurah dan camat masih saja tidak peka terhadap kebutuhan warganya, dan ke depannya perlu ada evaluasi lagi dari Pemkot.
"Tentu fasilitas ini sangat berguna sekali dalam kinerja mereka, tapi harus diingat jangan sampai pemberian mobil dinas malah tidak ada perubahan apa-apa dalam kinerja lurah dan camat di Kota Samarinda", ujarnya.
Maswedi mempertanyakan, apakah pengadaan mobil dinas ini bersumber dari APBD atau pihak ketika. Ia mengungkapkan apabila dana ini bersumber dari APBD maka wajar masyarakat mempertanyakan, karena masih banyak persoalan yang harusnya lebih cepat ditangani oleh pemerintah.
Maswedi menjelaskan, DPRD Kota Samarinda masih menunggu laporan dari Pemkot terkait kebijakan pengadaan mobil dinas bagi lurah dan camat di Kota Samarinda, karena saat ini menurutnya belum ada laporan dari Pemkot soal pengadaan mobil tersebut.
Penulis: Rahmat Surya
Editor: Maruly Zainuddin