Pelaksana tugas (Plt) Kepala Biro Hukum Setdaprov Kaltim Suparmi menjelaskan, usai terbit Perpres 55/2022 sejatinya terdapat Surat Edaran (SE) dari kementerian yang menegaskan pelaksanaan Perpres tersebut sesuai Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan Kementerian.
"Di SE bunyinya melaksanakan sesuai NSPK yang diterbitkan oleh Menteri, karenanya seluruh prasyarat dan apa saja yang harus dilakukan dan dipenuhi mengacu di NSPK," jelas Suparmi kepada Korankaltim.com Jumat (7/8/2022) siang tadi.
Pembuatan aturan turunan dapat dilakukan apabila aturan diatasnya memandatkan untuk dibuat terlebih kalau dalam pelaksanaannya tidak dapat berjalan tak ada Perda atau Pergub sementara menyoal Perpres 55/2022 tidak seperti hal tersebut. "Jadi dari Perpres ini belun diperlukan untuk Pergub karena ada NSPK," ungkapnya.
Penulis : Faishal Ays
Editor: Aspian Nur
Pelaksana tugas (Plt) Kepala Biro Hukum Setdaprov Kaltim Suparmi menjelaskan, usai terbit Perpres 55/2022 sejatinya terdapat Surat Edaran (SE) dari kementerian yang menegaskan pelaksanaan Perpres tersebut sesuai Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan Kementerian.
"Di SE bunyinya melaksanakan sesuai NSPK yang diterbitkan oleh Menteri, karenanya seluruh prasyarat dan apa saja yang harus dilakukan dan dipenuhi mengacu di NSPK," jelas Suparmi kepada Korankaltim.com Jumat (7/8/2022) siang tadi.
Pembuatan aturan turunan dapat dilakukan apabila aturan diatasnya memandatkan untuk dibuat terlebih kalau dalam pelaksanaannya tidak dapat berjalan tak ada Perda atau Pergub sementara menyoal Perpres 55/2022 tidak seperti hal tersebut. "Jadi dari Perpres ini belun diperlukan untuk Pergub karena ada NSPK," ungkapnya.
Penulis : Faishal Ays
Editor: Aspian Nur