1 menit baca454 kali dibaca
KORANKALTIM.COM, SAMARINDA - Gubernur Kaltim H Isran Noor akhirnya memberikan pernyataannya atas dugaan pemalsuan 21 dokumen peningkatan Izin Usaha Pertambangan (IUP).
Dokumen-dokumen tersebut diduga palsu lantaran tak ada satupun instansi terkait dilingkungan Pemprov Kaltim yang mengaku menerbitkan izin peningkatan IUP dari eksplorasi ke operasi produksi atas 21 perusahaan tambang batu bara yang ada di Benua Etam.
Ditanya Korankaltim.com langkahnya atas hal tersebut, Isran mengatakan dokumen yang palsu semestinya tidak menuai perhatian publik. “Ngapain diurusi kalau memang palsu? Sudah biarkan saja,” ujar Isran dengan nada sedikit gusar.
Orang nomor satu di Kaltim ini mengisyaratkan dirinya tidak akan mengambil pusing atas keberadaan dokumen-dokumen tersebut, sementara perusahaan-perusahaan yang mengantongi IUP tersebut sampai saat ini disebut-sebut masih melenggang bebas dan tetap beroperasi seperti biasanya.
Atas hal tersebut Isran kembali menegaskan itu bukan wewenangnya. Ia kembali menyinggung peralihan wewenang perizinan yang saat ini sudah menjadi hak Pemerintah Pusat melalui undang Undang (UU) Nomo3 tentang Mineral dan Batubara (Minerba) yang disahkan tahun 2020 silam.
“Bukan urusan saya, urusan orang lain. Tanya saja sama Jakarta (pemerintah pusat) kenapa terjadi begini,” pungkasnya.
Penulis: Permata S. Rahayu
Editor: Aspian Nur
Ditanya Korankaltim.com langkahnya atas hal tersebut, Isran mengatakan dokumen yang palsu semestinya tidak menuai perhatian publik. “Ngapain diurusi kalau memang palsu? Sudah biarkan saja,” ujar Isran dengan nada sedikit gusar.
Orang nomor satu di Kaltim ini mengisyaratkan dirinya tidak akan mengambil pusing atas keberadaan dokumen-dokumen tersebut, sementara perusahaan-perusahaan yang mengantongi IUP tersebut sampai saat ini disebut-sebut masih melenggang bebas dan tetap beroperasi seperti biasanya.
Atas hal tersebut Isran kembali menegaskan itu bukan wewenangnya. Ia kembali menyinggung peralihan wewenang perizinan yang saat ini sudah menjadi hak Pemerintah Pusat melalui undang Undang (UU) Nomo3 tentang Mineral dan Batubara (Minerba) yang disahkan tahun 2020 silam.
“Bukan urusan saya, urusan orang lain. Tanya saja sama Jakarta (pemerintah pusat) kenapa terjadi begini,” pungkasnya.
Penulis: Permata S. Rahayu
Editor: Aspian Nur
Copyright © 2007 - 2026 Korankaltim.com | All Rights Reserved.
127 km BaratLaut GORONTALOUTARA-GORONTALO
15 Nov 2026, 22:41:15 WIB • Kedalaman 465 km
Tidak berpotensi tsunami
Sumber: BMKG
Senin, 16 November 2026
Prakiraan cuaca Samarinda belum tersedia.
Subuh
04.33
Dzuhur
12.00
Ashar
15.22
Maghrib
18.04
Isya
19.16
Sumber: BMKG (cuaca) dan MyQuran (jadwal sholat).
