Pemkot Harus Serius Bebaskan Lahan

SAMARINDA – Meski pembangunan sudah tuntas, 84 unit rumah di Handil Kopi Pelita 4 Kelurahan Sambutan belum juga dihuni oleh warga bantaran Sungai Karang Mumus (SKM) yang berada di seputaran Jembatan Kehewanan hingga Jembatan Lambung Mangkurat. Padahal Pemkot Samarinda sudah berniat memberikan perumahan tersebut, namun terbentur aturan permendagri nomor 14 tahun 2016 tentang larangan hibah. Sehingga rencana ini tertunda hingga saat ini.

Belum lagi persoalan perumahan Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) di Jalan Pelita 7 yang juga masih satu kelurahan dengan Perumahan Handil Kopi. Saat ini masih menunggu saran dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Samarinda, sebab sampai saat ini lahan yang telah dibebaskan oleh Pemkot Samarinda tengah bermasalah dengan pengembang.

Menanggapi hal ini Wakil Ketua DPRD Samarinda Siswadi meminta agar Pemkot Samarinda bisa lebih bijak dalam hal pembebasan lahan.

“Kita tidak berbicara masa lalu karena persoalan itu sudah berlangsung lama. Namun kalau saja ada keseriusan dalam pembebasan lahan sejak dulu, bisa dibayangkan berapa keuntungan yang bisa diperoleh saat ini,” ujar politisi PDIP ini.

Ia pun mengakui persoalan untuk pembebasan lahan memang ruwet, sehingga perlu waktu yang panjang untuk menyelesaikannya.

“Kalau pun sekarang ada aturan baru, dalam pemerintah Presiden Jokowi kan saat ini meminta untuk pembebasahan lahan agar dapat digunakan untuk pembangunan infrastruktur makanya pemerintah harusnya bisa menangkap hal ini dalam menyiapkan lahan yang memadai untuk menyelaraskan program dengan pemerintah pusat,” jelasnya.

Terpisah sebelumna Wakil Walikota Nusyirwan Ismail dalam rapatnya menyebutkan pihaknya secara perlahan tengah mencari keluar untuk menyelesaikan program pemerintah untuk merelokasi warga SKM ke 84 unit rumah di Handil Kopi.

“Kalau urusan perumahan Handil Kopi ini tengah kami verifikasi lagi datanya sedangkan yang menyangkut perumahan korpri tengah kami konsultasikan dengan pihak Kejari,” kata Nusyirwan. (ms)

Pemkot Harus Serius Bebaskan Lahan

Berita Terkait

Tanggap Darurat Diperpanjang, Samarinda Andalkan BTT Tangani Karhutla dan Kekeringan

Forum Peduli Pendidikan Soroti Pilrek Unmul, Pertanyakan 48 Suara Kementerian

Buronan Korupsi Proyek Sarana Air Bersih Kubar Diciduk di Samarinda

65 Suara Senat Berbanding 24, Eddy Iskandar Pertanyakan Etika Pilrek Unmul

Subsidi BTS Hanya Tiga Tahun, Operasional Selanjutnya Ditanggung Pemkot Samarinda

Soal Antrean BBM di Samarinda, Andi Harun: Jangan Buru-Buru Menyimpulkan Kurang Kuota

Buronan Korupsi Proyek Sarana Air Bersih Kubar Diciduk di Samarinda

65 Suara Senat Berbanding 24, Eddy Iskandar Pertanyakan Etika Pilrek Unmul

Hot Topic

Gempa Terkini

Topik Populer

Info Hari Ini