“Bukannya lupa janji, tapi ini persoalan regulasi (aturan) yang tidak boleh lagi menghibahkan rumah. Tapi kami sedang mencarikan solusinya,” ujar Jaang belum lama ini.
Orang nomor satu di Samarinda ini pun mengakui sempat dibuat kebingungan dalam melaksanakan pemeliharaannya.
“Sebenarnya bangunan sudah selesai. Namun kami pun sempat pusing memikirkan untuk memelihara bangunan itu karena saat terjadi angin kencang, ada beberapa atap rumah juga terlepas. Namun kami tetap berupaya untuk mencarikan jalan keluarnya agar penyerahan terhadap warga bisa berjalan,” jelasnya.
Ia pun mengakui, bukan perkara mudah untuk menjalankan regulasi untuk tidak lagi memberikan hibah kepada warga.
“Apalagi pemikiran warga kan seperti dulu yang bisa mendapatkan hibah dan dana pembongkaran. Namun sekarang harus bayar, itu yang sedang kami upayakan agar warga pun memahami regulasi ini.
Jaang juga telah mengupayakan untuk mendapatkan Legal Opinion dari Kejaksaan Negeri (Kejari), namun tetap saja regulasi harus tetap dijalankan.
“Padahal kalau saja hibah itu bisa diserahkan, dalam lima tahun kami bisa membangun 1000 rumah untuk relokasi warga, namun aturan tetap tidak bisa dilanggar,” demikian Jaang. (ms)
“Bukannya lupa janji, tapi ini persoalan regulasi (aturan) yang tidak boleh lagi menghibahkan rumah. Tapi kami sedang mencarikan solusinya,” ujar Jaang belum lama ini.
Orang nomor satu di Samarinda ini pun mengakui sempat dibuat kebingungan dalam melaksanakan pemeliharaannya.
“Sebenarnya bangunan sudah selesai. Namun kami pun sempat pusing memikirkan untuk memelihara bangunan itu karena saat terjadi angin kencang, ada beberapa atap rumah juga terlepas. Namun kami tetap berupaya untuk mencarikan jalan keluarnya agar penyerahan terhadap warga bisa berjalan,” jelasnya.
Ia pun mengakui, bukan perkara mudah untuk menjalankan regulasi untuk tidak lagi memberikan hibah kepada warga.
“Apalagi pemikiran warga kan seperti dulu yang bisa mendapatkan hibah dan dana pembongkaran. Namun sekarang harus bayar, itu yang sedang kami upayakan agar warga pun memahami regulasi ini.
Jaang juga telah mengupayakan untuk mendapatkan Legal Opinion dari Kejaksaan Negeri (Kejari), namun tetap saja regulasi harus tetap dijalankan.
“Padahal kalau saja hibah itu bisa diserahkan, dalam lima tahun kami bisa membangun 1000 rumah untuk relokasi warga, namun aturan tetap tidak bisa dilanggar,” demikian Jaang. (ms)
