“Sejauh ini memang sudah ada kajian tersebut itu. tapi dengan adanya perubahan kondisi dari 2005 sampai 2017 tentu banyak yang mengalami perubahan. Dengan demikain perlu ada review,” ujar Kabid Pengendalian Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR)Samarinda Budi Tristiyono.
Ia pun mencontohkan seperti polder Gang Indra yang saat ini kondisinya tidak seperti saat pertama kali dibangun. Sehingga pihaknya pun berencana untuk menggandeng UIP semarang untuk mereview ulang kajian yang sebelumnya.
“Mengenai dana terbatas tinggal kita kita manfaatkan saja yang ada. Kita masih kekurangan dana untuk merawat semua fisik yang ada. Seperti drainase dan lainnya.
Menanggapi hal ini, Ketua Komisi III Tahrir justru punya pandangan berbeda dengan hal ini.
“Sebenarnya tidak perlu banyak kajian, Kalau misalnya ada wacana seperti itu lagi tentu tidak bisa serta merta. Bahasanya kurang lebih sama. Belum terbukti. Belum sepenuhnya terlaksana. Justru itu bakal menimbulkan pertanyaan,” urai politis Golkar.
Ia pun menilai pemkot yang kurang serius melaksanakan program yang telah dirancang.
“Ada kecenderungan di pemkot ini seperti istilah tiba massa tiba akal. Artinya nanti program di sini belum selesai karena hanya mengejar anggaran jadi dipaksakan. Contoh proyek MYC penanganan banjir di dua jalan. Kami minta di pending kami sampai itu masih mempertanyakan dampak sosial. Jangan sampai dikucurkan tapi banjir masih terjadi,” demikian Tahrir. (ms)
“Sejauh ini memang sudah ada kajian tersebut itu. tapi dengan adanya perubahan kondisi dari 2005 sampai 2017 tentu banyak yang mengalami perubahan. Dengan demikain perlu ada review,” ujar Kabid Pengendalian Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR)Samarinda Budi Tristiyono.
Ia pun mencontohkan seperti polder Gang Indra yang saat ini kondisinya tidak seperti saat pertama kali dibangun. Sehingga pihaknya pun berencana untuk menggandeng UIP semarang untuk mereview ulang kajian yang sebelumnya.
“Mengenai dana terbatas tinggal kita kita manfaatkan saja yang ada. Kita masih kekurangan dana untuk merawat semua fisik yang ada. Seperti drainase dan lainnya.
Menanggapi hal ini, Ketua Komisi III Tahrir justru punya pandangan berbeda dengan hal ini.
“Sebenarnya tidak perlu banyak kajian, Kalau misalnya ada wacana seperti itu lagi tentu tidak bisa serta merta. Bahasanya kurang lebih sama. Belum terbukti. Belum sepenuhnya terlaksana. Justru itu bakal menimbulkan pertanyaan,” urai politis Golkar.
Ia pun menilai pemkot yang kurang serius melaksanakan program yang telah dirancang.
“Ada kecenderungan di pemkot ini seperti istilah tiba massa tiba akal. Artinya nanti program di sini belum selesai karena hanya mengejar anggaran jadi dipaksakan. Contoh proyek MYC penanganan banjir di dua jalan. Kami minta di pending kami sampai itu masih mempertanyakan dampak sosial. Jangan sampai dikucurkan tapi banjir masih terjadi,” demikian Tahrir. (ms)
