Berdasarkan hasil data sementara saat ini 29 bangunan berada di sekitar Jembatan Kehewanan yang termasuk ke dalam wilayah Kelurahan Sungai Pinang Luar.
“Untuk data terbarunya nanti kami lihat besok (hari ini). Karena kami harus mendata ulang dan memastikan yang memiliki bangunan merupakan pemiliknya dan memiliki surat lengkap,” jelasnya.
Namun berdasarkan hasil sementara saat ini, beberapa Kepala Keluarga (KK) yang menghuni bukan lagi pemilik asi bangunan.
“Rata-rata mereka hanya ahli waris, karena pemilik bangunannya sebagian besar sudah meninggal. Namun untuk lebih pastinya nanti akan kami data ulang kembali bersama bidang perumahan,” mantan Lurah Pasar Pagi ini.
Mengenai peraturan baru yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) nomor 14 tahun 2016, ia pun meminta kepada pihak pemkot untuk dapat memberikan sosialisasi hal ini secara tepat dengan warganya.
“Untuk urusan sosialisasi nanti kita serahkan sama bagian atas saja (Disperkim) karena itu kan peraturan baru. Sedangkan yang masyarakat pahami masih peraturan lama. Diharapkan masyarakatpun memaklumi bahwa saat ini pemerintah tidak bisa lagi memberikan hibah sehingga mereka harus menyewa rumah itu,” demikian Ahmad Nor. (ms)
Berdasarkan hasil data sementara saat ini 29 bangunan berada di sekitar Jembatan Kehewanan yang termasuk ke dalam wilayah Kelurahan Sungai Pinang Luar.
“Untuk data terbarunya nanti kami lihat besok (hari ini). Karena kami harus mendata ulang dan memastikan yang memiliki bangunan merupakan pemiliknya dan memiliki surat lengkap,” jelasnya.
Namun berdasarkan hasil sementara saat ini, beberapa Kepala Keluarga (KK) yang menghuni bukan lagi pemilik asi bangunan.
“Rata-rata mereka hanya ahli waris, karena pemilik bangunannya sebagian besar sudah meninggal. Namun untuk lebih pastinya nanti akan kami data ulang kembali bersama bidang perumahan,” mantan Lurah Pasar Pagi ini.
Mengenai peraturan baru yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) nomor 14 tahun 2016, ia pun meminta kepada pihak pemkot untuk dapat memberikan sosialisasi hal ini secara tepat dengan warganya.
“Untuk urusan sosialisasi nanti kita serahkan sama bagian atas saja (Disperkim) karena itu kan peraturan baru. Sedangkan yang masyarakat pahami masih peraturan lama. Diharapkan masyarakatpun memaklumi bahwa saat ini pemerintah tidak bisa lagi memberikan hibah sehingga mereka harus menyewa rumah itu,” demikian Ahmad Nor. (ms)
