Selain itu, pertimbangannya hingga saat ini kondisi keuangan Pemkot Samarinda juga belum pulih dari defisit anggaran.
Sehingga, bidang aset hingga kini masih mengosongkan agenda pelelangan kendaraan dinas dan juga aset lainnya.
“Sebenarnya tahapnya sudah selesai namun tinggal menunggu SK Walikota saja, karena mengingat ada beberapa pegawai yang sudah menggunakan kendaraan dinas lebih dari sepuluh tahun, namun kalau sudah dilelang kan harus diganti, sehingga kami harap untuk bersabar karena tidak mungkin kita memaksakan untuk lelang kendaraan lalu membeli kendaraan baru ditengah keuangan defisit,” urainya.
Berdasarkan peraturan yang berlaku saat ini Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) nomor 19 tahun 2016 mengenai penghapusan barang milik daerah, sekurang-kurang kendaraan dinas telah digunakan selama tujuh tahun.
“Namun sebagian besar yang mengajukan memang rata-rata sudah lebih dari sepuluh tahun, sehingga menurut kami wajar saja kalau mengajukan lelang,” jelasnya.
Hanya saja, Prayitno pun tidak memiliki wewenang untuk melakukan pelelangan sebelumnya diterbitkannya SK Walikota.
“Kalau pun ada kendaraan yang akan kami lelang, bukan berup kendaraan dinas melainkan kendaraan alat berat milik Dinas Bina Marga dan Pengairan (DBMP) dulu namun akan lebih tepat di jual di tempat besi tua atau akan bisa kami berikan kepada sekolah khususnya SMK yang memiliki jurusan otomotif,” pungkasnya. (ms)
Selain itu, pertimbangannya hingga saat ini kondisi keuangan Pemkot Samarinda juga belum pulih dari defisit anggaran.
Sehingga, bidang aset hingga kini masih mengosongkan agenda pelelangan kendaraan dinas dan juga aset lainnya.
“Sebenarnya tahapnya sudah selesai namun tinggal menunggu SK Walikota saja, karena mengingat ada beberapa pegawai yang sudah menggunakan kendaraan dinas lebih dari sepuluh tahun, namun kalau sudah dilelang kan harus diganti, sehingga kami harap untuk bersabar karena tidak mungkin kita memaksakan untuk lelang kendaraan lalu membeli kendaraan baru ditengah keuangan defisit,” urainya.
Berdasarkan peraturan yang berlaku saat ini Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) nomor 19 tahun 2016 mengenai penghapusan barang milik daerah, sekurang-kurang kendaraan dinas telah digunakan selama tujuh tahun.
“Namun sebagian besar yang mengajukan memang rata-rata sudah lebih dari sepuluh tahun, sehingga menurut kami wajar saja kalau mengajukan lelang,” jelasnya.
Hanya saja, Prayitno pun tidak memiliki wewenang untuk melakukan pelelangan sebelumnya diterbitkannya SK Walikota.
“Kalau pun ada kendaraan yang akan kami lelang, bukan berup kendaraan dinas melainkan kendaraan alat berat milik Dinas Bina Marga dan Pengairan (DBMP) dulu namun akan lebih tepat di jual di tempat besi tua atau akan bisa kami berikan kepada sekolah khususnya SMK yang memiliki jurusan otomotif,” pungkasnya. (ms)
