Seharusnya, kata Rofiq, revisi perda ini rampung pada akhir 2021 lalu. "Idealnya harus masuk terlebih dulu ke kami, tapi sampai sekarang masih belum kunjung kelar," tuturnya.
Kondisi ini diakui akan menyebabkan masyarakat dalam mengurus perizinan. Sebab, RTRW seharusnya dapat menjadi acuan peruntukan wilayah.
"Dan mohon maaf, khawatirnya ada pengembang yang justru memanfaatkan ini karena peruntukan lahannya beda," paparnya.
Maka dari itu, ia berharap agar Pemkot Samarinda dapat mempercepat penyusunan draf Perda RTRW agar bisa dibahas di DPRD.
Penulis: Claudius Vico
Editor: Supiansyah
Seharusnya, kata Rofiq, revisi perda ini rampung pada akhir 2021 lalu. "Idealnya harus masuk terlebih dulu ke kami, tapi sampai sekarang masih belum kunjung kelar," tuturnya.
Kondisi ini diakui akan menyebabkan masyarakat dalam mengurus perizinan. Sebab, RTRW seharusnya dapat menjadi acuan peruntukan wilayah.
"Dan mohon maaf, khawatirnya ada pengembang yang justru memanfaatkan ini karena peruntukan lahannya beda," paparnya.
Maka dari itu, ia berharap agar Pemkot Samarinda dapat mempercepat penyusunan draf Perda RTRW agar bisa dibahas di DPRD.
Penulis: Claudius Vico
Editor: Supiansyah