“Bisa dikurangi kuotanya tahun ini. Karena 0 persen penjualannya ke PLN untuk pemenuhan listrik dalam negeri,” kata Benny saat dihubungi pada Kamis (6/1/2021).
Benny menambahkan ada puluhan perusahaan di Kaltim yang memang belum memenuhi Domestic Market Obligation (DMO) yang ditetapkan pemerintah. Selain 161 perusahaan tersebut, ada 15 perusahaan yang hanya menjual 1 sampai 24 persen dari produk mereka ke PLN.
“Untuk yang 25 sampai 49 persen itu ada 5 perusahaan, dan 50 sampai 75 persen ada 8 perusahaan. Itu mungkin nanti akan dipanggil Dirjen Minerba,” lanjutnya.
Dari data yang dimilikinya, ada 25 perusahaan di Kaltim yang sudah memenuhi standar DMO. Nantinya perusahaan-perusahaan tersebut akan mengupayakan agar tetap bisa melakukan ekspor batu bara karena dianggap sudah memenuhi aturan yang dikeluarkan pemerintah pusat.
Penulis: Permata S. Rahayu
Editor : Bambang Irawan
“Bisa dikurangi kuotanya tahun ini. Karena 0 persen penjualannya ke PLN untuk pemenuhan listrik dalam negeri,” kata Benny saat dihubungi pada Kamis (6/1/2021).
Benny menambahkan ada puluhan perusahaan di Kaltim yang memang belum memenuhi Domestic Market Obligation (DMO) yang ditetapkan pemerintah. Selain 161 perusahaan tersebut, ada 15 perusahaan yang hanya menjual 1 sampai 24 persen dari produk mereka ke PLN.
“Untuk yang 25 sampai 49 persen itu ada 5 perusahaan, dan 50 sampai 75 persen ada 8 perusahaan. Itu mungkin nanti akan dipanggil Dirjen Minerba,” lanjutnya.
Dari data yang dimilikinya, ada 25 perusahaan di Kaltim yang sudah memenuhi standar DMO. Nantinya perusahaan-perusahaan tersebut akan mengupayakan agar tetap bisa melakukan ekspor batu bara karena dianggap sudah memenuhi aturan yang dikeluarkan pemerintah pusat.
Penulis: Permata S. Rahayu
Editor : Bambang Irawan