“Karena KPK pernah sampaikan, mereka siap memfasilitasi mediasi bagi daerah yang belum mencapai kesepakatan,” jelas Sabani.
Menurutnya, masih memungkinkan jika daerah hendak menghubungi Pemprov Kaltim untuk minta difasilitasi mediasi.
Namun pihaknya tak menjamin ada hasil yang memuaskan bagi kedua belah pihak. Karena keuangan masing-masing daerah bukan merupakan wewenang Pemprov Kaltim.
“Kami tidak tahu apa yang masing-masing pihak mau, tidak setujunya karena apa. Tanggung kalau Pemprov, jadi langsung ke KPK saja kalau begitu,” tegasnya.
Sabani pun enggan memberikan komentar lebih lanjut terkait daerah-daerah yang belum melakukan persetujuan APBD untuk tahun 2022. Pihaknya terlebih dahulu masih hendak melihat, apakah daerah-daerah tersebut memang sudah kadung buntu, atau masih ada harapan ada persetujuan kedepannya.
Penulis: Permata S. Rahayu
Editor: Aspian Nur
“Karena KPK pernah sampaikan, mereka siap memfasilitasi mediasi bagi daerah yang belum mencapai kesepakatan,” jelas Sabani.
Menurutnya, masih memungkinkan jika daerah hendak menghubungi Pemprov Kaltim untuk minta difasilitasi mediasi.
Namun pihaknya tak menjamin ada hasil yang memuaskan bagi kedua belah pihak. Karena keuangan masing-masing daerah bukan merupakan wewenang Pemprov Kaltim.
“Kami tidak tahu apa yang masing-masing pihak mau, tidak setujunya karena apa. Tanggung kalau Pemprov, jadi langsung ke KPK saja kalau begitu,” tegasnya.
Sabani pun enggan memberikan komentar lebih lanjut terkait daerah-daerah yang belum melakukan persetujuan APBD untuk tahun 2022. Pihaknya terlebih dahulu masih hendak melihat, apakah daerah-daerah tersebut memang sudah kadung buntu, atau masih ada harapan ada persetujuan kedepannya.
Penulis: Permata S. Rahayu
Editor: Aspian Nur