1 menit baca679 kali dibaca
KORANKALTIM.COM, SAMARINDA — Batas persetujuan APBD tahun 2022 semestinya berakhir pada November 2021. Hal tersebut sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 27 Tahun 2021.
“Kepala Daerah dan DPRD wajib menyetujui bersama rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2022 paling lambat satu bulan sebelum dimulainya Tahun Anggaran 2022,” tulis Mendagri, Tito Karnavian.
Lalu apa yang terjadi jika APBD di suatu daerah tidak disetujui hingga batas waktu yang ditentukan?
Dihimpun dari berbagai sumber, sesuai dengan Undang Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, akan ada sanksi yang dikenakan ke pejabat daerah terkait. Seperti tidak dibayarkannya hak-hak keuangan kepala daerah dan DPRD.
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan ASet Daerah (BPKAD) Kaltim, Sadudin menyebutkan aturan tersebut memang hanya menyasar Kepala Daerah dan DPRD.
“Jadi pejabat daerah, misalnya kepala dinas termasuk pegawai-pegawainya tidak termasuk. Hanya kepala daerah dan DPRD yang tidak dibayarkan gajinya selama enam bulan,” jelas Sadudin.
Pembayaran hak keuangan bagi pejabat daerah dan pegawai-pegawai di tingkat pemerintah daerah, menurut Sadudin masuk dalam kategori belanja daerah yang boleh dilakukan sebelum adanya APBD.
Penulis: Permata S. Rahayu
Editor : Bambang Irawan
Lalu apa yang terjadi jika APBD di suatu daerah tidak disetujui hingga batas waktu yang ditentukan?
Dihimpun dari berbagai sumber, sesuai dengan Undang Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, akan ada sanksi yang dikenakan ke pejabat daerah terkait. Seperti tidak dibayarkannya hak-hak keuangan kepala daerah dan DPRD.
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan ASet Daerah (BPKAD) Kaltim, Sadudin menyebutkan aturan tersebut memang hanya menyasar Kepala Daerah dan DPRD.
“Jadi pejabat daerah, misalnya kepala dinas termasuk pegawai-pegawainya tidak termasuk. Hanya kepala daerah dan DPRD yang tidak dibayarkan gajinya selama enam bulan,” jelas Sadudin.
Pembayaran hak keuangan bagi pejabat daerah dan pegawai-pegawai di tingkat pemerintah daerah, menurut Sadudin masuk dalam kategori belanja daerah yang boleh dilakukan sebelum adanya APBD.
Penulis: Permata S. Rahayu
Editor : Bambang Irawan
Copyright © 2007 - 2026 Korankaltim.com | All Rights Reserved.
127 km BaratLaut GORONTALOUTARA-GORONTALO
15 Nov 2026, 22:41:15 WIB • Kedalaman 465 km
Tidak berpotensi tsunami
Sumber: BMKG
Senin, 16 November 2026
Prakiraan cuaca Samarinda belum tersedia.
Subuh
04.33
Dzuhur
12.00
Ashar
15.22
Maghrib
18.04
Isya
19.16
Sumber: BMKG (cuaca) dan MyQuran (jadwal sholat).
