1 menit baca398 kali dibaca
KORANKALTIM.COM, SAMARINDA — Dewan Pengupahan Kaltim memutuskan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) Kaltim untuk tahun 2022 sebesar 1,11 persen.
Keputusan tersebut diambil setelah rapat yang dilakukan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kaltim, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kaltim dan sejumlah serikat buruh yang ada di Benua Etam.
Terkait hal ini, Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) Kaltim yang menjadi anggota Dewan Pengupahan menyebutkan mereka tidak sepakat dengan angka yang ditetapkan tersebut.
“Karena acuannya pakai PP (Peraturan Pemerintah) tanpa mempertimbangkan indikator KHL (Kebutuhan Hidup Layak),” tegas Ketua KSBSI Kaltim Sulaeman Hattase saat dihubungi Korankaltim.com, Rabu (17/11/2021) hari ini.
KSBSI Kaltim ditegaskannya tak bertandatangan dalam keputusan yang diambil oleh Dewan Pengupahan bahkan bersama beberapa serikat buruh lain sudah menghadap ke Gubernur Kaltim H Isran Noor yang dalam hal ini diwakili Asisten I Sekdaprov Kaltim, Jauhar Effendi.
“Kami minta penetapan UMP itu mempertimbangkan KHL. Berdasar inflasi yang terjadi juga, karena sesuai dengan daya beli masyarakat,” paparnya.
Sulaeman tak menampik kemungkinan akan melakukan demonstrasi untuk memperjuangkan kenaikkan UMP untuk tahun 2022 walaupun diakuinya permasalahan UMP di Kaltim dan daerah-daerah lain di Indonesia tak bisa langsung selesai dengan aksi di lapangan.
Hingga berita ini tayang Disnakertrans Kaltim selaku Ketua Dewan Pengupahan masih belum memberikan komentar. Tim Redaksi korankaltim.com masih terus berupaya menghubungi pihak-pihak terkait.
Penulis: Permata S Rahayu
Editor: Aspian Nur
Copyright © 2007 - 2026 Korankaltim.com | All Rights Reserved.
5 kali dibaca
111 km Tenggara SELAYAR-SULSEL
01 Okt 2026, 21:20:00 WIB • Kedalaman 10 km
Tidak berpotensi tsunami
Sumber: BMKG
Kamis, 1 Oktober 2026
Prakiraan cuaca Samarinda belum tersedia.
Subuh
04.44
Dzuhur
12.05
Ashar
15.09
Maghrib
18.08
Isya
19.16
Sumber: BMKG (cuaca) dan MyQuran (jadwal sholat).
