"Setelah kami sandingkan data dengan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Samarinda ada selisih lebih dalam transaksi gaji," kata Ali Kamis (11/11/2021) kemarin.
Ali mengatakan jika pembenahan itu rampung dilakukan maka kedepannya Pemkot Samarinda memiliki satu data yang valid antara BPKAD yang mengurus transaksi gaji dan Badan Kepegawaian Pelatihan dan Pendidikan Daerah (BKPPD) Samarinda yang mengurus tentang data personalian kepegawaian.
"Idealnya dua unsur ini memang harus sama agar tak terjadi selisih sehingga meminimalisir selisih anggaran," ungkapnya.
Kepala Bidang Perbendaharaan, BPKAD Samarinda Fahrul Hamid menegaskan pihaknya yang melakukan transaksi pembayaran gaji terhadap PTT yang ada di lingkungan Pemkot Samarinda, namun transaksi pembayaran itu didasari oleh permintaan dari masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
"Jadi melalui kasubag keuangan masing-masing OPD mengajukan berapa jumlah PTT, itulah yang kami proses," jelas Khairul.
Ia mengakui hingga saat ini jumlah yang PTT yang diajukan untuk melakukan transaksi gaji selalu diperbaharui seiring dengan pengajuan data. Sehingga melihat hal seperti itu mengenai keabsahan data pegawai berada dibawah wewenang OPD terutama PTTH.
Penulis : Claudius Vico
Editor: Aspian Nur
"Setelah kami sandingkan data dengan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Samarinda ada selisih lebih dalam transaksi gaji," kata Ali Kamis (11/11/2021) kemarin.
Ali mengatakan jika pembenahan itu rampung dilakukan maka kedepannya Pemkot Samarinda memiliki satu data yang valid antara BPKAD yang mengurus transaksi gaji dan Badan Kepegawaian Pelatihan dan Pendidikan Daerah (BKPPD) Samarinda yang mengurus tentang data personalian kepegawaian.
"Idealnya dua unsur ini memang harus sama agar tak terjadi selisih sehingga meminimalisir selisih anggaran," ungkapnya.
Kepala Bidang Perbendaharaan, BPKAD Samarinda Fahrul Hamid menegaskan pihaknya yang melakukan transaksi pembayaran gaji terhadap PTT yang ada di lingkungan Pemkot Samarinda, namun transaksi pembayaran itu didasari oleh permintaan dari masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
"Jadi melalui kasubag keuangan masing-masing OPD mengajukan berapa jumlah PTT, itulah yang kami proses," jelas Khairul.
Ia mengakui hingga saat ini jumlah yang PTT yang diajukan untuk melakukan transaksi gaji selalu diperbaharui seiring dengan pengajuan data. Sehingga melihat hal seperti itu mengenai keabsahan data pegawai berada dibawah wewenang OPD terutama PTTH.
Penulis : Claudius Vico
Editor: Aspian Nur
