“Berlaku sejak 7 September hingga 20 September 2021,” tulis Tito dalam instruksinya.
Kepala Biro Administrasi Pimpinan (Adpim), HM Syafranuddin menyebutkan baru mengetahui Mahulu turut diminta menerapkan PPKM Level 4 setelah menerima salinan Inmen tersebut. “Karena waktu Rakor (Rapat Koordinasi) bersama dengan Pak Airlangga Hartanto (Menteri Koordinato Bidang Perekonomian) hanya dua daerah. Balikpapan dan Kutai Kartanegara itu,” beber pria yang akrab disapa Ivan ini.
Salinan Inmen tersebut akan diteruskan ke tim yang selama ini menangani payung hukum penerapan PPKM di Kaltim. Seperti yang sudah-sudah, Pemprov Kaltim akan menindaklanjuti perkara tersebut dengan menerbitkan Instruksi Gubernur (Ingub) untuk mengatur tata cara pelaksanaan PPKM di daerah-daerah di Kaltim.
Penulis: Permata S. Rahayu
Editor : Bambang Irawan
“Berlaku sejak 7 September hingga 20 September 2021,” tulis Tito dalam instruksinya.
Kepala Biro Administrasi Pimpinan (Adpim), HM Syafranuddin menyebutkan baru mengetahui Mahulu turut diminta menerapkan PPKM Level 4 setelah menerima salinan Inmen tersebut. “Karena waktu Rakor (Rapat Koordinasi) bersama dengan Pak Airlangga Hartanto (Menteri Koordinato Bidang Perekonomian) hanya dua daerah. Balikpapan dan Kutai Kartanegara itu,” beber pria yang akrab disapa Ivan ini.
Salinan Inmen tersebut akan diteruskan ke tim yang selama ini menangani payung hukum penerapan PPKM di Kaltim. Seperti yang sudah-sudah, Pemprov Kaltim akan menindaklanjuti perkara tersebut dengan menerbitkan Instruksi Gubernur (Ingub) untuk mengatur tata cara pelaksanaan PPKM di daerah-daerah di Kaltim.
Penulis: Permata S. Rahayu
Editor : Bambang Irawan