"Kita dari GRKB sudah sampaikan isi perjuangan itu," kata Erly kepada Koran Kaltim, Rabu (25/8/2021) sore. Terdapat beberapa hal yang disampaikan, diantaranya menyangkut adanya permohonan GRKB untuk dilibatkan dalam pembahasan Draft RUU IKN yang sejatinya pada beberapa poin perlu untuk direvisi agar tidak merugikan masyarakat Kalimantan Timur selaku "tuan rumah".
Kemudian mengenai RUU Hubungan Keuangan Antara Pusat dan Daerah (HKPD) yang menginginkan Kaltim harus mendapatkan Dana Bagi Hasil (DBH) yang proporsional. Menurutnya, Kaltim yang sangat besar memberikan kontribusi pemasukan ke negera, semestinya pula mendapatkan keadilan dari DBH yang setimpal. "Pemerintah pusat harus lebih bijak untuk Kaltim," terangnya.
Selain itu, GRKB juga menyoroti terkait infrastruktur jalan nasional dan daerah yang masih kurang terurus. Karenanya mereka meminta DBH yang proporsional sebab saat ini masih minim, bahkan di bawah 10 persen. "Pemerintah harus melebihi DBH itu, agar pembangunan di daerah bisa maksimal. Karena daerah juga perlu dukungan dana agar bisa membangun" ucapnya.
Penulis : */Faishal Ays
Editor : Bambang Irawan
"Kita dari GRKB sudah sampaikan isi perjuangan itu," kata Erly kepada Koran Kaltim, Rabu (25/8/2021) sore. Terdapat beberapa hal yang disampaikan, diantaranya menyangkut adanya permohonan GRKB untuk dilibatkan dalam pembahasan Draft RUU IKN yang sejatinya pada beberapa poin perlu untuk direvisi agar tidak merugikan masyarakat Kalimantan Timur selaku "tuan rumah".
Kemudian mengenai RUU Hubungan Keuangan Antara Pusat dan Daerah (HKPD) yang menginginkan Kaltim harus mendapatkan Dana Bagi Hasil (DBH) yang proporsional. Menurutnya, Kaltim yang sangat besar memberikan kontribusi pemasukan ke negera, semestinya pula mendapatkan keadilan dari DBH yang setimpal. "Pemerintah pusat harus lebih bijak untuk Kaltim," terangnya.
Selain itu, GRKB juga menyoroti terkait infrastruktur jalan nasional dan daerah yang masih kurang terurus. Karenanya mereka meminta DBH yang proporsional sebab saat ini masih minim, bahkan di bawah 10 persen. "Pemerintah harus melebihi DBH itu, agar pembangunan di daerah bisa maksimal. Karena daerah juga perlu dukungan dana agar bisa membangun" ucapnya.
Penulis : */Faishal Ays
Editor : Bambang Irawan
