Meski tidak menyebutkan secara rinci sanksinya, namun ia memastikan untuk sekadar sanksi ringannya saja, bagi pegawai yang menjadi oknum jual beli jabatan tidak akan mendapatkan tunjangan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP).
“Dan itu berlaku selama enam bulan. Sedangkan sanksi menengahnya bisa jadi penurunan pangkat hingga yang paling berat bagi pegawai yaitu diberhentikan dari jabatannya saat ini,” urainya.
Sejauh ini, Sugeng mengaku belum mengetahui secara jelas informasinya. Namun ia memastikan pihaknya akan terus berupaya untuk mengurangi berbagai kecurangan yang sering dimanfaatkan oknum yang tidak bertanggung jawab atas jual beli jabatan.
“Akan lebih baik kalau bisa bersaing secara sehat. Jangan karena ada kedekatan atau faktor kekerabatan lainnya sampai bisa mengobral jabatan yang tidak sesuai dengan kompetennya. Silakan dilaporkan jika memang ada, nanti akan kami berikan sanksi yang sesuai dengan tindaknnya,” demikian Sugeng. (ms)
Meski tidak menyebutkan secara rinci sanksinya, namun ia memastikan untuk sekadar sanksi ringannya saja, bagi pegawai yang menjadi oknum jual beli jabatan tidak akan mendapatkan tunjangan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP).
“Dan itu berlaku selama enam bulan. Sedangkan sanksi menengahnya bisa jadi penurunan pangkat hingga yang paling berat bagi pegawai yaitu diberhentikan dari jabatannya saat ini,” urainya.
Sejauh ini, Sugeng mengaku belum mengetahui secara jelas informasinya. Namun ia memastikan pihaknya akan terus berupaya untuk mengurangi berbagai kecurangan yang sering dimanfaatkan oknum yang tidak bertanggung jawab atas jual beli jabatan.
“Akan lebih baik kalau bisa bersaing secara sehat. Jangan karena ada kedekatan atau faktor kekerabatan lainnya sampai bisa mengobral jabatan yang tidak sesuai dengan kompetennya. Silakan dilaporkan jika memang ada, nanti akan kami berikan sanksi yang sesuai dengan tindaknnya,” demikian Sugeng. (ms)
