Edaran tersebut pun ditanggapi Gubernur Kaltim, Isran Noor. Menurut Isran para pegawai di Kaltim, khususnya di lingkungan Pemprov Kaltim sudah memahami bahwa bepergian keluar daerah tanpa ada urusan mendesak sebaiknya tidak perlu dilakukan. “Termasuk perjalanan dinas,” sebut Isran.
Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Kaltim, Muhammad Sabani menyebutkan bahwa SE terbitan Kemenpan RB tersebut pasti tetap akan ditindaklanjuti oleh Pemprov Kaltim. “Nanti kami buatkan surat edaran dari gubernur. Biar lebih jelas lagi,” singkat Sabani.
Dalam SE tersebut sejumlah pengecualian juga masih diberlakukan. Seperti misalnya ASN yang bermukim dalam suatu wilayah aglomerasi yang melaksanakan kedinasan secara offline di kantor masih berhak bepergian. Seperti wilayah Jabodetabek, Bandung Raya, Jogja Raya, Solo Raya dan sekitarnya.
ASN yang mengantongi surat tugas untuk kepentingan perjalanan keluar daerah juga masih diperkenankan untuk bepergian.
Bukan cuma kegiatan perjalanan dinas yang dibahas dalam SE tersebut. Pembatasan cuti juga disebutkan dalam SE Nomor 13 Tahun 2021 itu. Sama dengan poin perjalanan dinas, ASN tidak boleh mengajukan cuti pada saat sebelum atau sesudah hari libur nasional, pada minggu yang sama.
Pengecualian tetap diberikan bagi pegawai yang hendak mengambil cuti melahirkan, cuti sakit atau cuti karena alasan pentimg lain.
Penulis : */Permata S Rahayu
Editor : Bambang Irawan
Edaran tersebut pun ditanggapi Gubernur Kaltim, Isran Noor. Menurut Isran para pegawai di Kaltim, khususnya di lingkungan Pemprov Kaltim sudah memahami bahwa bepergian keluar daerah tanpa ada urusan mendesak sebaiknya tidak perlu dilakukan. “Termasuk perjalanan dinas,” sebut Isran.
Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Kaltim, Muhammad Sabani menyebutkan bahwa SE terbitan Kemenpan RB tersebut pasti tetap akan ditindaklanjuti oleh Pemprov Kaltim. “Nanti kami buatkan surat edaran dari gubernur. Biar lebih jelas lagi,” singkat Sabani.
Dalam SE tersebut sejumlah pengecualian juga masih diberlakukan. Seperti misalnya ASN yang bermukim dalam suatu wilayah aglomerasi yang melaksanakan kedinasan secara offline di kantor masih berhak bepergian. Seperti wilayah Jabodetabek, Bandung Raya, Jogja Raya, Solo Raya dan sekitarnya.
ASN yang mengantongi surat tugas untuk kepentingan perjalanan keluar daerah juga masih diperkenankan untuk bepergian.
Bukan cuma kegiatan perjalanan dinas yang dibahas dalam SE tersebut. Pembatasan cuti juga disebutkan dalam SE Nomor 13 Tahun 2021 itu. Sama dengan poin perjalanan dinas, ASN tidak boleh mengajukan cuti pada saat sebelum atau sesudah hari libur nasional, pada minggu yang sama.
Pengecualian tetap diberikan bagi pegawai yang hendak mengambil cuti melahirkan, cuti sakit atau cuti karena alasan pentimg lain.
Penulis : */Permata S Rahayu
