“Sudah di kunci Rp250 miliar. Angka tersebut akan kita proses. Kami tidak mau berandai-andai. Kalau misalnya ngancam tidak tanda tangan bukan urusan saya. Yang jelas kami sudah proses,” kata Rusmadi.
Asumsi pemerintah, kata dia, kalau misalnya keadaan keuangan memungkinkan bisa aja, tapi asumsi keuangan daerah tidak berubah. Jadi, dengan sangat berat Pemprov kemudian melakukan pemangkasan berdasarkan perhitungan yang mereka lakukan. Itu juga bagian dari upaya mereka menyukseskan Pilgub ini agar tetap berjalan.
“Kalau berbicara kurang terus, tidak akan selesasi,” sebut Rusmadi.
Untuk menyelenggarakan Pilgub, ujarnya, bukan dukungan dari Pemprov saja yang diperlukan. Tetapi, daerah juga harus berperan besar. Bahkan partai politik juga memiliki andil untuk terlibat menyukseskan even lima tahunan itu.
“Kalau mau mensukseskan pilgub saya rasa tidak ada alasan,” ungkapnya.
Sikap Pemprov terhadap anggaran KPU sudah berbentuk keputusan. Itu adalah kesepakatan bersama dengan seluruh pihak. DPRD dengan tim badan anggaran (Banggar) dan Pemprov dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) sudah bertemu dan merumuskan angka tersebut.
Selanjutnya, kesepakatan itu akan diproses menjadi naskah perjanjian hibah daerah (NPHD).
“Kami tidak mengandai-andai. Yang pasti, kami ingin Pilgub ini sukses,” paparnya.
Pemprov dan DPRD juga sudah membahas perihal pelaksanaan tahapan dengan anggaran yang tersedia. Menurut Rusmadi, itu sudah didiskusikan dan solusinya jelas. Dikembalikan kepada KPU untuk menyesuaikan. KPU harus melakukan perhitungan ulang dan menyusung rancangan belanja ulang.
KPU pasti mengerti, lanjutnya, dengan angka Rp250 miliar itu, komponen mana saja yang bisa dimanfaatkan. Atau, bidang mana yang bisa dikerjasamakan dengan pihak lain. Atau, pekerjaan mana yang membutuhkan dukungan pemerintah kabupaten/kota.
“Kalaumengancam, itu bukan zamannya lagi. Saya yakin komisioner selektif. Bahwa orientasinya adalah penyelenggara negara, pasti berpikir bagaimana Pilgub ini sukses,” katanya. (sab)
