Untuk PTK di sekolah tingkat akhir, Padilah menuturkan bahwa proses vaksinasi tetap menjadi tanggung jawab pemerintah daerah setempat. Pasalnya dilihat dari KTP yang dipunyai oleh yang bersangkutan.
"Misal di PTK Pemprov Kaltim, karena mengajar di SMA, ya tetap divaksin di daerah tempat dia tinggal. Karena Pemprov Kaltim tidak punya kuota Vaksin," imbuhnya.
Vaksinasi bagi PTK ditegaskan Padilah tak hanya berlaku bagi guru atau pendidik dengan status Aparatur Sipil Negara (ASN). Namun juga bagi para guru honorer yang selama ini berinteraksi langsung dengan para peserta didik.
"Tidak ada perbedaannya, kan guru honorer juga mengajar. Jadi apa bedanya, ya tetap divaksin," tandasnya.[]
Penulis: Permata S. Rahayu
Editor : Rusdi
Untuk PTK di sekolah tingkat akhir, Padilah menuturkan bahwa proses vaksinasi tetap menjadi tanggung jawab pemerintah daerah setempat. Pasalnya dilihat dari KTP yang dipunyai oleh yang bersangkutan.
"Misal di PTK Pemprov Kaltim, karena mengajar di SMA, ya tetap divaksin di daerah tempat dia tinggal. Karena Pemprov Kaltim tidak punya kuota Vaksin," imbuhnya.
Vaksinasi bagi PTK ditegaskan Padilah tak hanya berlaku bagi guru atau pendidik dengan status Aparatur Sipil Negara (ASN). Namun juga bagi para guru honorer yang selama ini berinteraksi langsung dengan para peserta didik.
"Tidak ada perbedaannya, kan guru honorer juga mengajar. Jadi apa bedanya, ya tetap divaksin," tandasnya.[]
Penulis: Permata S. Rahayu
Editor : Rusdi
