Menurutnya, ini merupakan hal yang bagus dilakukan dari pihak Pemprov Kaltim khususnya MMPKT untuk meminta pendampingan pelaksanaan kewenangan dari Kejati. "Agar tidak ada permasalahan hukum nantinya. Yang jelas ini pendampingan hukum," kata Deden seusai penandatanganan perjanjian bersama antara MMP dan Kejati, di Hotel Mercure Samarinda, Kamis (8/4/2021).
Dikatakan Deden, apabila dalam prosesnya ternyata terdapat tindak pidana. Maka, itu akan tetap di jalankan.
Mengenai proses seleksi pimpinan Perusda, Deden pun angkat bicara. Kata dia, meskipun itu kewenangan dari Pemprov. "Kami dari luar, menyarankan tentunya harus yang profesional dan berintegritas," ujarnya.[]
Penulis : Faishal Ays
Editor : Rusdi
Menurutnya, ini merupakan hal yang bagus dilakukan dari pihak Pemprov Kaltim khususnya MMPKT untuk meminta pendampingan pelaksanaan kewenangan dari Kejati. "Agar tidak ada permasalahan hukum nantinya. Yang jelas ini pendampingan hukum," kata Deden seusai penandatanganan perjanjian bersama antara MMP dan Kejati, di Hotel Mercure Samarinda, Kamis (8/4/2021).
Dikatakan Deden, apabila dalam prosesnya ternyata terdapat tindak pidana. Maka, itu akan tetap di jalankan.
Mengenai proses seleksi pimpinan Perusda, Deden pun angkat bicara. Kata dia, meskipun itu kewenangan dari Pemprov. "Kami dari luar, menyarankan tentunya harus yang profesional dan berintegritas," ujarnya.[]
Penulis : Faishal Ays
Editor : Rusdi
