Sinergitas antara urusan tata ruang, desain IKN dan masterplan yang sudah disiapkan pun sudah ada. Pihaknya menuturkan bawa sejauh ini ada 3 kementerian yang memiliki masing-masing tanggung jawab soal rencana pemindahan IKN ini.
"Kalau kami di ATR, urusan tata ruangnya. Desain dan teknisnya itu di Kementerian PUPR (Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat) lalu Bappenas (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional) mengurusi masterplannya," imbuhnya.
Ia pun mengakui bahwa sampai saat ini pihak masih menunggu regulasi yang harus dibahas bersama parlemen di DPR RI. Dari informasi yang diterimanya, saat ini Rancangan Undang-undang (RUU) pemindahan IKN sudah masuk dalam program legislasi prioritas di Badan Legislasi (Baleg) DPR RI.[]
Penulis: Permata S. Rahayu
Editor : Rusdi
Sinergitas antara urusan tata ruang, desain IKN dan masterplan yang sudah disiapkan pun sudah ada. Pihaknya menuturkan bawa sejauh ini ada 3 kementerian yang memiliki masing-masing tanggung jawab soal rencana pemindahan IKN ini.
"Kalau kami di ATR, urusan tata ruangnya. Desain dan teknisnya itu di Kementerian PUPR (Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat) lalu Bappenas (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional) mengurusi masterplannya," imbuhnya.
Ia pun mengakui bahwa sampai saat ini pihak masih menunggu regulasi yang harus dibahas bersama parlemen di DPR RI. Dari informasi yang diterimanya, saat ini Rancangan Undang-undang (RUU) pemindahan IKN sudah masuk dalam program legislasi prioritas di Badan Legislasi (Baleg) DPR RI.[]
Penulis: Permata S. Rahayu
Editor : Rusdi
