Ketua GTKHNK 35+ Kaltim Ambo Alang menerangkan agenda yang dilaksanakan pertama kali ini, dengan agenda pengangkatan menjadi PNS juga meminta pada pemerintah pusat untuk menaikan gaji tenaga honorer. "Kami tentunya berharap respon baik dari pemerintah untuk mensejahterakan guru yang telah mengabdi 10 tahun lebih menjadi tenaga honorer," kata Ambo, Senin (23/3/2021).
Meski tak semuanya bisa diangkat menjadi PNS namun setidaknya mampu menyandang status PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) pada Peraturan Presiden (Pepres) nomor 98 tahun 2020 tentang gaji dan tunjangan PPPK, disambut gembira banyak kalangan.
Perpres ini akan menjadi dasar pengangkatan 51 ribu tenaga honorer yang lolos seleksi PPPK pada tahun 2020. "Selain seputar pengangkatan sejumlah tenaga honorer yang di atas 10 tahun, kami juga meminta kenaikan upah honorer agar setara dengan UMK," tutupnya.
Penulis : */Ainur Rofiah
Editor : Bambang Irawan
Ketua GTKHNK 35+ Kaltim Ambo Alang menerangkan agenda yang dilaksanakan pertama kali ini, dengan agenda pengangkatan menjadi PNS juga meminta pada pemerintah pusat untuk menaikan gaji tenaga honorer. "Kami tentunya berharap respon baik dari pemerintah untuk mensejahterakan guru yang telah mengabdi 10 tahun lebih menjadi tenaga honorer," kata Ambo, Senin (23/3/2021).
Meski tak semuanya bisa diangkat menjadi PNS namun setidaknya mampu menyandang status PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) pada Peraturan Presiden (Pepres) nomor 98 tahun 2020 tentang gaji dan tunjangan PPPK, disambut gembira banyak kalangan.
Perpres ini akan menjadi dasar pengangkatan 51 ribu tenaga honorer yang lolos seleksi PPPK pada tahun 2020. "Selain seputar pengangkatan sejumlah tenaga honorer yang di atas 10 tahun, kami juga meminta kenaikan upah honorer agar setara dengan UMK," tutupnya.
Penulis : */Ainur Rofiah
Editor : Bambang Irawan
