Massa aksi yang berjumlah belasan orang melakukan orasi di depan gerbang, kemudian beraudiensi di ruang rapat gedung E. Disana disambut langsung oleh Komisi II DPRD Kaltim.
Koordinator aksi, Nazar berkata bahwa landasan pihaknya dalam berunjuk rasa akibat merasa tidak ada transparansi dalam hal seleksi dari jajaran direksi dan komisaris yang saat ini sedang berjalan. Disebutkan, terdapat 61 nama yang lolos seleksi. Namun, yang tertera hanya jumlah orang yang lolos saja.
"Mereka tidak menyebutkan nama dan latar belakangnya," kata Nazar.
Sebab itu, pihaknya menuntut kepada Komisi II DPRD Kaltim untuk memanggil Sekretaris Daerah (Sekda) Kaltim dan Tim Seleksi (Timsel) terkait perekrutan pimpinan Perusda. "Jangan sampai nanti malah di isi oleh orang-orang titipan," tuturnya.
Dikatakan Nazar, hal ini dilakukan sebagai bentuk antisipasi agar kejadian yang terjadi di PT AKU tidak terulang kembali.
Selain menyoal perekrutan pimpinan Perusda. Gempur Kaltim pun menyuarakan adanya temuan LHP BPK di MMPKT. "Kami meminta Komisi II juga bisa memanggil komisarisnya, karena bagaimanapun komisaris bertanggung jawab," ujarnya.
Ia menyampaikan pada tahun 2019-2020 MMPKT mendapat catatan dari BPK sebesar Rp232 miliar dana yang belum di setorkan kepada kas daerah. Kemudian, terjadi pemborosan sekitar Rp37 miliar. "Tidak sesuai dengan peruntukkannya," ungkapnya.
Wakil Ketua Komisi II DPRD Kaltim, Baharuddin Demmu menjelaskan selama ini pimpinan Perusda seringkali tidak datang ketika Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi II. Bahkan, ia menegaskan dalam pemanggilan kedepannya pimpinan perusda tersebut yang dipanggil harus datang. "Kalau tidak datang namanya pembangkangan," kata Demmu.
Sementara, ia juga seringkali mempertanyakan transparansi Pansel dalam seleksi jajaran pimpinan Perusda. Bahkan selama ini pihaknya hanya diberikan nama dan tanggal lahir calon pelamar seleksi Direksi Perusda. Seyogianya, disertakan dengan latar belakang para pelamar Lerusda. "Kami ada namanya dan tanggal lahir saja. Saya kira ini bukan transparan. Setiap mendaftar nanti yang dibuka latar belakang, ini justru cuman muncul nama dan tempat lahir saja. Itu dianggap transparan ? Saya kira tidak," tegas Demmu.[]
Penulis : Faishal Ays
Editor : Rusdi
