Meski demikian, Ivan menuturkan jadwal tersebut bisa saja berubah. Pasalnya hingga saat ini belum ada keputusan pasti dari pemerintah pusat.
Sedangkan untuk teknis pelantikan, Ivan mengaku memberikan saran agar pelantikan bagi kepala daerah lain, di luar Samarinda agar bisa dilakukan melalui video conferences. “Untuk menghindari kerumunan yang sangat mungkin terjadi,” tegasnya.
Saat ini, Pemprov Kaltim masih menunggu hasil keputusan Sidang Perselisihan Hasil Pilkada (PHP) di Mahkamah Konstitusi untuk 2 daerah di Kaltim, Kutai Timur dan Balikpapan. “Nanti kalau sudah ada putusan, prosesnya diajukan ke (pemerintah) pusat, seperti daerah-daerah yang ada,” tutupnya.
Penulis: Permata S Rahayu
Editor: Aspian Nur
Meski demikian, Ivan menuturkan jadwal tersebut bisa saja berubah. Pasalnya hingga saat ini belum ada keputusan pasti dari pemerintah pusat.
Sedangkan untuk teknis pelantikan, Ivan mengaku memberikan saran agar pelantikan bagi kepala daerah lain, di luar Samarinda agar bisa dilakukan melalui video conferences. “Untuk menghindari kerumunan yang sangat mungkin terjadi,” tegasnya.
Saat ini, Pemprov Kaltim masih menunggu hasil keputusan Sidang Perselisihan Hasil Pilkada (PHP) di Mahkamah Konstitusi untuk 2 daerah di Kaltim, Kutai Timur dan Balikpapan. “Nanti kalau sudah ada putusan, prosesnya diajukan ke (pemerintah) pusat, seperti daerah-daerah yang ada,” tutupnya.
Penulis: Permata S Rahayu
Editor: Aspian Nur
