Isran menegaskan meskipun tak masuk dalam daftar daerah yang tertulis di Instruksi Mendagri tersebut, namun ia meyakini keputusan untuk membatasi aktivitas masyarakat akan diberlakukan untuk seluruh daerah di Indonesia. “Oh ya semua, semua daerah. Kaltim juga berpotensi (melakukan PPKM)” sambungnya.
Sementara itu, dalam Siaran Pers Nomor HM.4.6/02/SET/M.EKON.3/01/2021 yang dikeluarkan Kementerian Kooridnator Bidang Perekonomian (Kemenko) RI, memang disebutkan pemerintah mengatur kembali pelaskanaan PPKM untuk mengendalikan pandemi COvid-19.
“Mencermati perkembangan pandemi Covid-19 yang terjadi di dunia akhir-akhir ini, di mana beberapa negara telah melakukan pengetatan mobilitas masyarakat, dan dengan adanya varian baru virus Covid-19 yang lebih cepat menular, maka pemerintah perlu melakukan langkah-langkah pengendalian pandemi Covid-19 di Indonesia,” tulis Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartanto.
Penulis : Permata S. Rahayu
Editor : Bambang Irawan
Isran menegaskan meskipun tak masuk dalam daftar daerah yang tertulis di Instruksi Mendagri tersebut, namun ia meyakini keputusan untuk membatasi aktivitas masyarakat akan diberlakukan untuk seluruh daerah di Indonesia. “Oh ya semua, semua daerah. Kaltim juga berpotensi (melakukan PPKM)” sambungnya.
Sementara itu, dalam Siaran Pers Nomor HM.4.6/02/SET/M.EKON.3/01/2021 yang dikeluarkan Kementerian Kooridnator Bidang Perekonomian (Kemenko) RI, memang disebutkan pemerintah mengatur kembali pelaskanaan PPKM untuk mengendalikan pandemi COvid-19.
“Mencermati perkembangan pandemi Covid-19 yang terjadi di dunia akhir-akhir ini, di mana beberapa negara telah melakukan pengetatan mobilitas masyarakat, dan dengan adanya varian baru virus Covid-19 yang lebih cepat menular, maka pemerintah perlu melakukan langkah-langkah pengendalian pandemi Covid-19 di Indonesia,” tulis Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartanto.
Penulis : Permata S. Rahayu
Editor : Bambang Irawan
