Selanjutnya hasil pemeriksaan serta rekomendasi sanksi akan diberikan kepada Itda untuk disetujui dan diteruskan kepada Wali Kota Samarinda.
Ada tiga rekomendasi sanksi yang akan diberikan kepada Wali Kota Samarinda untuk ditentukan berdasarkan pelanggaran yang telah dilakukan, diantaranya penundaan tunjangan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP), penundaan pengangkatan atau penurunan pangkat. "Kami menyerahkan ada yang berat, sedang, dan ringan," ungkap Sumaryadi lagi.
Selama pemeriksaan yang berjalan sekira 20 hari, Sumaryadi menyebutkan, ASN bersangkutan cukup koperatif terhadap undangan pemanggilan. Selain itu pada dasarnya pelanggaran netralitas yang dilakukan oleh ASN masih belum mengetahui aturan tersebut, apalagi 5 dari 6 ASN yang diperiksa berstatus pegawai honorer yang sempat dikira tidak masuk dalam kategori sebutan ASN.
"Mereka rata-rata tidak tahu kalau pegawai honorer juga harus menjaga netralitas, padahal gaji mereka menggunakan anggaran daerah," urai Sumaryadi.
Sebagai informasi beberapa dasar hukum menjadi acuan Itda Samarinda dalam melakukan pemeriksaan yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, Surat Edaran Mendagri Nomor 800/6391/SJ 2020 tentang tindak lanjut rekomendasi KASN terkait pelanggaran netralitas ASN dalam Pilkada Serentak 2020, serta Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil. (*)
Penulis : Claudius Vico
Editor: Aspian Nur
Selanjutnya hasil pemeriksaan serta rekomendasi sanksi akan diberikan kepada Itda untuk disetujui dan diteruskan kepada Wali Kota Samarinda.
Ada tiga rekomendasi sanksi yang akan diberikan kepada Wali Kota Samarinda untuk ditentukan berdasarkan pelanggaran yang telah dilakukan, diantaranya penundaan tunjangan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP), penundaan pengangkatan atau penurunan pangkat. "Kami menyerahkan ada yang berat, sedang, dan ringan," ungkap Sumaryadi lagi.
Selama pemeriksaan yang berjalan sekira 20 hari, Sumaryadi menyebutkan, ASN bersangkutan cukup koperatif terhadap undangan pemanggilan. Selain itu pada dasarnya pelanggaran netralitas yang dilakukan oleh ASN masih belum mengetahui aturan tersebut, apalagi 5 dari 6 ASN yang diperiksa berstatus pegawai honorer yang sempat dikira tidak masuk dalam kategori sebutan ASN.
"Mereka rata-rata tidak tahu kalau pegawai honorer juga harus menjaga netralitas, padahal gaji mereka menggunakan anggaran daerah," urai Sumaryadi.
Sebagai informasi beberapa dasar hukum menjadi acuan Itda Samarinda dalam melakukan pemeriksaan yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, Surat Edaran Mendagri Nomor 800/6391/SJ 2020 tentang tindak lanjut rekomendasi KASN terkait pelanggaran netralitas ASN dalam Pilkada Serentak 2020, serta Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil. (*)
Penulis : Claudius Vico
Editor: Aspian Nur
