“Belum ada hasil, hari ini baru ditemui. Sekdaprov yang berangkat ke Kemendagri,” beber Hadi saat ditemui di Kantor Gubernur Kaltim, Jalan Gajah Mada siang tadi. Hadi menegaskan pihaknya akan menghargai apapun keputusan Mendagri nantinya.
Bahkan ia memastikan bahwa penyepakatan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) untuk APBD Kaltim tahun depan akan dilakukan Senin, 30 November nanti. “Ya apapun keputusannya di Kemendagri, tetap akan rapat KUA PPAS. Tidak ada masalah,” tegasnya. Sebelumnya perkara MYC sudah pernah dibawa ke Kemendagri oleh Komisi III DPRD Kaltim.
Kemendagri disebut-sebut menolak usulan 2 MYC yang diajukan Pemprov Kaltim lantaran kurangnya berkas dan dokumen pendukung yang disertakan Pemprov Kaltim. Alasan tersebutlah yang diadopsi DPRD Kaltim untuk tetap menunda MYC agar tak masuk dalam APBD 2021. (*)
Penulis: Permata S. Rahayu
Editor: Aspian Nur
“Belum ada hasil, hari ini baru ditemui. Sekdaprov yang berangkat ke Kemendagri,” beber Hadi saat ditemui di Kantor Gubernur Kaltim, Jalan Gajah Mada siang tadi. Hadi menegaskan pihaknya akan menghargai apapun keputusan Mendagri nantinya.
Bahkan ia memastikan bahwa penyepakatan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) untuk APBD Kaltim tahun depan akan dilakukan Senin, 30 November nanti. “Ya apapun keputusannya di Kemendagri, tetap akan rapat KUA PPAS. Tidak ada masalah,” tegasnya. Sebelumnya perkara MYC sudah pernah dibawa ke Kemendagri oleh Komisi III DPRD Kaltim.
Kemendagri disebut-sebut menolak usulan 2 MYC yang diajukan Pemprov Kaltim lantaran kurangnya berkas dan dokumen pendukung yang disertakan Pemprov Kaltim. Alasan tersebutlah yang diadopsi DPRD Kaltim untuk tetap menunda MYC agar tak masuk dalam APBD 2021. (*)
Penulis: Permata S. Rahayu
Editor: Aspian Nur