Program Utama Justru Masih Tarik Ulur

SAMARINDA – Sejak menjabat dalam periode kedua, Walikota Syaharie Jaang dan Wakilnya Nusyirwan Ismail sudah memprogram untuk penanggulangan banjir. Salah satunya diwujudkan dalam pengesahan APBD murni 2017 pada Desember lalu, yang fokus dalam penanganan banjir berbentuk Multi Years Contract (MYC) di kawasan KH Wahid Hasyim dan DI Panjaitan. Setelah mendapatkan revisi dari Pihak Pemprov, akhirnya beban Pemkot Samarinda, sebab Pemprov Kaltim mengambil alih penangan banjir kawasan DI Panjaitan.

Namun hingga kini program MYC masih tarik ulur antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Samarinda. Dengan mempertimbangkan kondisi keuangan daerah, TAPD pun meminta agar program MYC dibatalkan, sementara dari Banggar meminta kegiatan ini berjalan untuk mengatasi banjir di kawasan Wahid Hasyim.

Kasus ini pun dibawa ke Kejaksaan Negeri (Kejari) untuk mendapatkan Legal Opini (LO) untuk mengubah penggunaan APBD murni. Hingga keputusan itu dibuat, Kejari pun meminta agar perubahan mekanisme tersebut diparipurnakan lagi.

Sebelumnya Wakil DPRD Samarinda Siswadi menyebutkan untuk menjalankan program MYC atau tidak, terletak pada Perda yang telah diketuk.

“Kalau mau mending direvisi saja Perda yang ada, karena program MYC ini kan masih dalam batang tubuh APBD,kalau mau mengubahnya ya direvisi saja Perda yang ada. Tidak lama kok itu,” ujar politisi PDI Perjuangan ini.

Sementara itu, Sekretaris Kota (Sekkot) Sugeng Chairuddin meyakinkan pihaknya akan segera merapat dengan tim Banggar DPRD Samarinda untuk membahas persoalan ini.

“Untuk penanganan banjir nanti akan kami masukkan kegiatannya dalam APBD Perubahan. Tapi itu berdasarkan pembahasan internal kami, namun kami perlu membicarakan hal ini juga dengan tim Banggar,” ujar Sugeng.

Untuk saat ini tercatat penggunaan APBD sudah terealisasi Rp112,97 miliar lebih dengan 45 paket berdasarkan e-tendering dari Badan Pelelangan Barang dan Jasa (BPBJ) Samarinda.

Sementara itu Kepala Bagian (Kabag) Pembangunan Anwar Juhri mengatakan pengesahan APBD Perubahan baru bisa dilaksanakan setelah evaluasi penggunaan APBD murni dituntaskan. “Ini masih proses evaluasi penyerapan APBD murni oleh setiap OPD. Setelah ini selesai, baru akan kita bahas berapa sisa anggaran yang tersedia bersama Banggar,” demikian Anwar. (ms)

Program Utama Justru Masih Tarik Ulur

Berita Terkait

Tanggap Darurat Diperpanjang, Samarinda Andalkan BTT Tangani Karhutla dan Kekeringan

Forum Peduli Pendidikan Soroti Pilrek Unmul, Pertanyakan 48 Suara Kementerian

Buronan Korupsi Proyek Sarana Air Bersih Kubar Diciduk di Samarinda

65 Suara Senat Berbanding 24, Eddy Iskandar Pertanyakan Etika Pilrek Unmul

Subsidi BTS Hanya Tiga Tahun, Operasional Selanjutnya Ditanggung Pemkot Samarinda

Soal Antrean BBM di Samarinda, Andi Harun: Jangan Buru-Buru Menyimpulkan Kurang Kuota

65 Suara Senat Berbanding 24, Eddy Iskandar Pertanyakan Etika Pilrek Unmul

Ajakan Kencan Ditolak, Mantan Kekasih Intimidasi Hingga Sebar Video Mesum

Hot Topic

Gempa Terkini

Topik Populer

Info Hari Ini