Kasus ini pun dibawa ke Kejaksaan Negeri (Kejari) untuk mendapatkan Legal Opini (LO) untuk mengubah penggunaan APBD murni. Hingga keputusan itu dibuat, Kejari pun meminta agar perubahan mekanisme tersebut diparipurnakan lagi.
Sebelumnya Wakil DPRD Samarinda Siswadi menyebutkan untuk menjalankan program MYC atau tidak, terletak pada Perda yang telah diketuk.
“Kalau mau mending direvisi saja Perda yang ada, karena program MYC ini kan masih dalam batang tubuh APBD,kalau mau mengubahnya ya direvisi saja Perda yang ada. Tidak lama kok itu,” ujar politisi PDI Perjuangan ini.
Sementara itu, Sekretaris Kota (Sekkot) Sugeng Chairuddin meyakinkan pihaknya akan segera merapat dengan tim Banggar DPRD Samarinda untuk membahas persoalan ini.
“Untuk penanganan banjir nanti akan kami masukkan kegiatannya dalam APBD Perubahan. Tapi itu berdasarkan pembahasan internal kami, namun kami perlu membicarakan hal ini juga dengan tim Banggar,” ujar Sugeng.
Untuk saat ini tercatat penggunaan APBD sudah terealisasi Rp112,97 miliar lebih dengan 45 paket berdasarkan e-tendering dari Badan Pelelangan Barang dan Jasa (BPBJ) Samarinda.
Sementara itu Kepala Bagian (Kabag) Pembangunan Anwar Juhri mengatakan pengesahan APBD Perubahan baru bisa dilaksanakan setelah evaluasi penggunaan APBD murni dituntaskan. “Ini masih proses evaluasi penyerapan APBD murni oleh setiap OPD. Setelah ini selesai, baru akan kita bahas berapa sisa anggaran yang tersedia bersama Banggar,” demikian Anwar. (ms)
Kasus ini pun dibawa ke Kejaksaan Negeri (Kejari) untuk mendapatkan Legal Opini (LO) untuk mengubah penggunaan APBD murni. Hingga keputusan itu dibuat, Kejari pun meminta agar perubahan mekanisme tersebut diparipurnakan lagi.
Sebelumnya Wakil DPRD Samarinda Siswadi menyebutkan untuk menjalankan program MYC atau tidak, terletak pada Perda yang telah diketuk.
“Kalau mau mending direvisi saja Perda yang ada, karena program MYC ini kan masih dalam batang tubuh APBD,kalau mau mengubahnya ya direvisi saja Perda yang ada. Tidak lama kok itu,” ujar politisi PDI Perjuangan ini.
Sementara itu, Sekretaris Kota (Sekkot) Sugeng Chairuddin meyakinkan pihaknya akan segera merapat dengan tim Banggar DPRD Samarinda untuk membahas persoalan ini.
“Untuk penanganan banjir nanti akan kami masukkan kegiatannya dalam APBD Perubahan. Tapi itu berdasarkan pembahasan internal kami, namun kami perlu membicarakan hal ini juga dengan tim Banggar,” ujar Sugeng.
Untuk saat ini tercatat penggunaan APBD sudah terealisasi Rp112,97 miliar lebih dengan 45 paket berdasarkan e-tendering dari Badan Pelelangan Barang dan Jasa (BPBJ) Samarinda.
Sementara itu Kepala Bagian (Kabag) Pembangunan Anwar Juhri mengatakan pengesahan APBD Perubahan baru bisa dilaksanakan setelah evaluasi penggunaan APBD murni dituntaskan. “Ini masih proses evaluasi penyerapan APBD murni oleh setiap OPD. Setelah ini selesai, baru akan kita bahas berapa sisa anggaran yang tersedia bersama Banggar,” demikian Anwar. (ms)
