Gubernur Kaltim Isran Noor mengatakan kesepakatan bersama ini adalah hal yang sangat baik, Pemprov Kaltim juga telah menunjuk Bapenda dalam melaksanakan kerja sama sesuai tugas dan fungsinya.
Tujuan dari perjanjian kerjasama ini agar dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) secara manual maupun elektronik (aplikasi). "Agar mampu mengoptimalkan PBBKB yang akurat data penggunaannya," ucapnya.
Selanjutnya dengan adanya kerjasama ini dapat pula, harapannya dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta adanya alur informasi pengawasan pendistribusian Bahan Bakar Minyak dari PT.Pertamina (Persero).
Executive General Pertamina, Freddy Anwar menjelaskan insiasi Pertamina untuk menggandeng Pemprov Kaltim dalam membuat kesepakatan bersama ini berawal dari adanya surat yang dilayangkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tentang Koordinasi terkait PBBKB, dimana Pertamina diminta untuk melakukan sinkronisasi data secara transparan dan terpadu kepada pemerintah daerah di wilayah masing-masing.
“Hal ini belum pernah dilakukan sebelumnya di Kalimantan, dan ini provinsi pertama yang melakukan kesepakatan bersama, provinsi lainnya menyusul” kata Freddy. Tujuan dari kesepakatan bersama ini untuk monitoring dan evaluasi serta pengawasan atas upaya optimalisasi PAD Kaltim atas PBBKB. (*)
Penulis : Faishal Alwan Yasir
Editor: Aspian Nur
Gubernur Kaltim Isran Noor mengatakan kesepakatan bersama ini adalah hal yang sangat baik, Pemprov Kaltim juga telah menunjuk Bapenda dalam melaksanakan kerja sama sesuai tugas dan fungsinya.
Tujuan dari perjanjian kerjasama ini agar dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) secara manual maupun elektronik (aplikasi). "Agar mampu mengoptimalkan PBBKB yang akurat data penggunaannya," ucapnya.
Selanjutnya dengan adanya kerjasama ini dapat pula, harapannya dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta adanya alur informasi pengawasan pendistribusian Bahan Bakar Minyak dari PT.Pertamina (Persero).
Executive General Pertamina, Freddy Anwar menjelaskan insiasi Pertamina untuk menggandeng Pemprov Kaltim dalam membuat kesepakatan bersama ini berawal dari adanya surat yang dilayangkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tentang Koordinasi terkait PBBKB, dimana Pertamina diminta untuk melakukan sinkronisasi data secara transparan dan terpadu kepada pemerintah daerah di wilayah masing-masing.
“Hal ini belum pernah dilakukan sebelumnya di Kalimantan, dan ini provinsi pertama yang melakukan kesepakatan bersama, provinsi lainnya menyusul” kata Freddy. Tujuan dari kesepakatan bersama ini untuk monitoring dan evaluasi serta pengawasan atas upaya optimalisasi PAD Kaltim atas PBBKB. (*)
Penulis : Faishal Alwan Yasir
Editor: Aspian Nur
