KORANKALTIM.COM, SAMARINDA - Total 548 personel gabungan dari TNI/Polri dan Satpol PP diturunkan, amankan aksi unjuk rasa penolakan Omnibus Law UU Cipta Kerja,
di Depan Kantor Gubernur Kaltim, Jalan Gajah Mada Kota Samarinda, Rabu (21/10/2020).
1 menit baca543 kali dibaca

KORANKALTIM.COM, SAMARINDA - Total 548 personel gabungan dari TNI/Polri dan Satpol PP diturunkan, amankan aksi unjuk rasa penolakan Omnibus Law UU Cipta Kerja,
di Depan Kantor Gubernur Kaltim, Jalan Gajah Mada Kota Samarinda, Rabu (21/10/2020).
Kabag Ops Polresta Samarinda, Kompol Andi Suryadi mengatakan, demi menjaga aksi tetap tertib dan terkendali pengalihan arus lalu lintas, dilakukan oleh unit Satlantas Polresta Samarinda.
"Pengendalinya dari unit masing-masing, itu dipimpin Wakasat Lantas langsung," ujar Kompol Andi, ditemui di lokasi aksi.
Untuk diketahui ratusan massa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Kaltim Menggugat (Mahakam), sudah beberapa kali menggelar aksi serupa, di sejumlah titik di Kota Samarinda.
Kali ini, mahasiswa masih membawa tuntutan yang sama yakni meminta pemerintah mencabut UU Omnibus Law Cipta Kerja, dan mendesak Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) terkait aturan tersebut.
Hingga berita ini ditulis, aksi unjuk rasa masih berlangsung di depan Kantor Gubernur Kaltim.[]
Penulis: Nancy
Editor : Rusdi
Kabag Ops Polresta Samarinda, Kompol Andi Suryadi mengatakan, demi menjaga aksi tetap tertib dan terkendali pengalihan arus lalu lintas, dilakukan oleh unit Satlantas Polresta Samarinda.
"Pengendalinya dari unit masing-masing, itu dipimpin Wakasat Lantas langsung," ujar Kompol Andi, ditemui di lokasi aksi.
Untuk diketahui ratusan massa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Kaltim Menggugat (Mahakam), sudah beberapa kali menggelar aksi serupa, di sejumlah titik di Kota Samarinda.
Kali ini, mahasiswa masih membawa tuntutan yang sama yakni meminta pemerintah mencabut UU Omnibus Law Cipta Kerja, dan mendesak Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) terkait aturan tersebut.

Hingga berita ini ditulis, aksi unjuk rasa masih berlangsung di depan Kantor Gubernur Kaltim.[]
Penulis: Nancy
Editor : Rusdi






127 km BaratLaut GORONTALOUTARA-GORONTALO
15 Nov 2026, 22:41:15 WIB • Kedalaman 465 km
Tidak berpotensi tsunami
Sumber: BMKG