Selain itu juga berfungsi sebagai upaya mengurangi risiko penyebaran Covid-19 di lingkungan tersebut, sehingga diimbau untuk segera membentuk sesuai dengan anjuran tersebut.
Dikonfirmasi, Sekretaris Kota (Sekkot) Samarinda, Sugeng Chairudin mengatakan keterbukaan informasi terkait hasil tracking adanya ASN perlu dilakukan agar memudahkan penelusuran lebih lanjut.
"Tugasnya crisis centre untuk menginformasikan kalau ada hasil tracking pegawai yang terpapar, kemudian langsung diumumkan, biar semua PNS tahu," kata Sugeng saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon.
Menanggapi hal itu Sugeng menambahkan pada Senin (28/9/2020) pihaknya akan menindak lanjuti pembentukan crisis centre di lingkungan perkantoran instansi pemerintah melalui Assisten III Sekretaris Kota, Ali Fitri. Selain itu berangkat dari antisipasi klaster pegawai yang dapat diperkirakan akan membengkak, sehingga upaya tersebut ia rasa tepat dilakukan.
"Karena kami tahu klaster pegawai akan membengkak, itu yang menjadi sorotan kami, sama seperti di PUPR, di Disperkim, Diskominfo, juga ada yang kena," pungkas Sugeng. (*)
Penulis : Claudius Vico
Editor: Aspian Nur
Selain itu juga berfungsi sebagai upaya mengurangi risiko penyebaran Covid-19 di lingkungan tersebut, sehingga diimbau untuk segera membentuk sesuai dengan anjuran tersebut.
Dikonfirmasi, Sekretaris Kota (Sekkot) Samarinda, Sugeng Chairudin mengatakan keterbukaan informasi terkait hasil tracking adanya ASN perlu dilakukan agar memudahkan penelusuran lebih lanjut.
"Tugasnya crisis centre untuk menginformasikan kalau ada hasil tracking pegawai yang terpapar, kemudian langsung diumumkan, biar semua PNS tahu," kata Sugeng saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon.
Menanggapi hal itu Sugeng menambahkan pada Senin (28/9/2020) pihaknya akan menindak lanjuti pembentukan crisis centre di lingkungan perkantoran instansi pemerintah melalui Assisten III Sekretaris Kota, Ali Fitri. Selain itu berangkat dari antisipasi klaster pegawai yang dapat diperkirakan akan membengkak, sehingga upaya tersebut ia rasa tepat dilakukan.
"Karena kami tahu klaster pegawai akan membengkak, itu yang menjadi sorotan kami, sama seperti di PUPR, di Disperkim, Diskominfo, juga ada yang kena," pungkas Sugeng. (*)
Penulis : Claudius Vico
Editor: Aspian Nur
