Konsultan: Perlu Terobosan, Jangan Mengulur Waktu
2 menit baca1.131 kali dibaca
Menata SKM Dalam Kondisi APBD Seret
SAMARINDA – Persoalan kekumuhan kota memang tidak pernah habis, bahkan menurut Konsultan Bina Buana Raya yang diwakili oleh Eko Wahyudi. Sejak 1998 silam telah dilakukan upaya untuk mengurangi kekumuhan di Sungai Karang Mumus (SKM) masih berjalan dengan merelokasi warga bantaran SKM, namun dinilai sangat lamban. “Bayangkan saja sejak1998 sampai 2017 baru terealisasi 5 kilo. Sedangkan panjang dari muara SKM ke Benanga 17 kilometer. Lantas 12 kilo lagi, pelru berapa puluh tahun lagi baru tuntas. Makanya perlu ada terobosan baru agar kekumuhan kota ini bisa teratasi dengan cepat,” ujar Eko dalam pertemuannya bersama LSM dan instansi terkait di Kantor Bappeda, Senin (7/8).
Terobosan yang ia maksud adalah dengan mencanangkan konsep yang tepat. Selebihnya ia merincikan salah satu opsinya yaitu kegiatan normalisasi yang dapat mengembalikan fungsi sungai.
“Tadi kami sudah membicarakan persoalan beberapa kegiatan yang dapat dilakukan untuk mengembalikan fungsi sungai. Dari hitungan kami dari jembatan II sampai Jembatan Ruhui Rahayu itu perlu dilebarkan 20 meter di kedua sisi sungai. Jadi totalnya ada 40 meter. Lalu jembatan Ruhui Rahayu sampai Gunung Lingai nanti diturap. Lanjut ke Benanga akan dibuat tanggul,” urainya.
Ia pun mengakui kegiatan tersebut memerlukan dana yang tak sedikit, sehingga perlu sharing kuat dengan pemerintah pusat.
“Makanya perlu hitung-hitungan yang tepat agar mendapat bantuan, karena selain membangun fisik sungai, juga harus merelokasi warga yang ada di bantaran SKM. Untuk relokasi sudah dibantu rusunawa di Jalan Wanyi,” terangnya. Untuk saat ini, ia mengurai dari pihak pusat baru membantu normalisasi pada segmen Ruhui Rahayu ke Jembatan Gelatik dengan jaminan sudah tidak ada persoalan sosial lagi.
“Pusat bisa bekerja asalkan dari pemkot siapkan lahan dan infrastruktur nanti mereka yang membangun,” imbuh Eko. Sementara itu Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Samarinda, Asli Nuryadin menyebutkan penanganan SKM saat ini menjadi prioritas pemkot sebagai bagian pengendalian banjir.
“Sebenarnya persoalan ini sudah cukup lama diurus. Makanya tadi konsultan review selama ini kekurangannya apa aja, untuk meyakinkan Badan Wilayah Sungai (BWS) Kaltim dipastikan terealisasi dengan tepat. Opsinya, masyarakat yang harus bergeser dengan bentuk relokasi, atau mengubah tata letak rumah dan mempercantik kawasan pemukiman di bantaran sungai tersebut,” demikian Asli. (ms)
